KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya, Kamis (20/8/2026). Acara yang berlangsung hingga 22 Agustus 2026 ini diikuti 49 peserta, terdiri dari 3 SKPD terkait, 1 stan perbankan, 20 pelaku UMKM, dan 25 distributor atau agen.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja langsung di sejumlah stan bazar. Wakil Bupati Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Kalsel, serta jajaran Forkopimda juga hadir dalam pembukaan tersebut.
Bazar Jadi Alternatif Belanja Murah dan Strategi Stabilitas Harga
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan H. Muhammad Maulidiansyah menyampaikan bahwa bazar digelar untuk memberikan alternatif barang lebih murah sekaligus mendukung produk lokal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga di Kotabaru.
Inflasi Kotabaru pada Juli 2023 tercatat 3,41 persen, membaik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di kisaran 5,25 persen hingga 6,46 persen. Perbaikan ini tak lepas dari upaya pengendalian harga yang dilakukan pemkab bersama berbagai pihak.
Selain belanja murah, bazar juga menyediakan sosialisasi permodalan, pelatihan UMKM, perlombaan, serta pembagian door prize bagi pengunjung.
Aplikasi KEPO: Pantau Harga Sembako Secara Real-Time
Inovasi digital KEPO (Kebutuhan Pokok) resmi diluncurkan untuk memudahkan masyarakat memantau harga komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan di pasar-pasar tradisional. Informasi harga disajikan secara cepat dan transparan melalui aplikasi ini.
Pemerintah kabupaten juga memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai instrumen pemantauan fluktuasi dan disparitas harga di lapangan. Dengan data yang akurat, langkah intervensi pasar bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
Kios Jukung Pangan: Perpendek Rantai Pasok ke Masyarakat Pesisir
Bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalsel, Pemkab Kotabaru meresmikan Kios Jukung Pangan. Jaringan titik distribusi kebutuhan pokok ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat pesisir dan perairan yang selama ini kerap menerima harga lebih tinggi akibat biaya angkut.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus berjalan dari dua sisi sekaligus, yaitu distribusi dan produksi. Menurutnya, kondisi kepulauan membuat kenaikan BBM dan biaya penyeberangan langsung berdampak pada harga barang.
"Kotabaru adalah wilayah kepulauan. Kenaikan BBM dan biaya penyeberangan langsung memengaruhi harga barang. Jika produksi pangan kita kuat, insyaallah harga akan stabil. Jika tidak, harga pasti melambung," tegasnya.
Syairi juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta pembangunan Pasar Ikan pada 2027. Anggaran untuk proyek tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah daerah.
