AMUNTAI — Juru bicara Fraksi PPP, H Aserani, menegaskan bahwa berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya DBH sektor minerba, menjadi penyebab utama penurunan tersebut. Fraksi PPP berharap kondisi fiskal ini tidak menghambat program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil sektor pertambangan mineral dan batu bara. Kami berharap hal ini tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan,” papar H Aserani di hadapan Bupati HSU H Sahrujani dan Wakil Bupati Hero Setiawan.
PAD Jadi Penopang di Tengah Turunnya Transfer Pusat
Meski menghadapi tantangan pendapatan, Fraksi PPP mengapresiasi upaya Pemkab HSU yang telah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fraksi menilai masih ada ruang untuk mengoptimalkan sumber pendapatan sah lainnya.
Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk terus membenahi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemanfaatan aset dan penggalian potensi ekonomi lokal yang belum tergarap juga dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru.
Perubahan APBD Dinilai Langkah Strategis
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP menilai perubahan APBD ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika fiskal dan kebutuhan masyarakat. Fraksi PPP menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda tersebut dengan sejumlah catatan.
Seluruh program yang tertuang dalam perubahan APBD nanti diharapkan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Fraksi PPP menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HSU H Fadillah ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPD, pimpinan instansi vertikal, serta organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemkab HSU.
