Pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga jadi prioritas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pascagempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Ia meninjau langsung lokasi terdampak di Nagekeo, Senin (17/8/2026), setelah sebelumnya memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende.
Sesampai di lokasi, Dody berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengecek kondisi pascabencana, dan mendata kebutuhan mendesak. Respons cepat pemerintah pusat, tegasnya, jadi kunci penanganan bencana, dengan fokus pada infrastruktur vital bagi mobilitas dan layanan dasar.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Ia meminta pemda segera menyerahkan data awal titik kerusakan infrastruktur sebagai pijakan Kementerian PU menurunkan tim pengecekan lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Pemulihan, katanya, wajib mengutamakan fasilitas paling krusial, dan pemda diminta menyampaikan area darurat yang perlu diselaraskan dengan pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya telah memobilisasi dukungan air bersih bagi warga terdampak, sementara BPJN NTT terus memantau dan membersihkan titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, serta Aegela-Batas Kota Ende.
Koordinasi dengan pemda dan pendataan menyeluruh kerusakan permukiman serta infrastruktur dasar lainnya, menurut Kementerian PU, akan terus dilanjutkan. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menjaga komunikasi intensif selama masa tanggap darurat berlangsung.
