TANJUNG — Komisi II DPRD Tabalong meminta satuan tugas (satgas) pengawas penyaluran BBM dan LPG bersubsidi segera mengoptimalkan kinerja di lapangan. Permintaan ini disampaikan menyusul masih adanya keluhan warga terkait kelangkaan Bio Solar di sejumlah titik di Kabupaten Tabalong.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, mengungkapkan bahwa kelangkaan Bio Solar yang terjadi belakangan ini diduga dipicu oleh beberapa faktor. Salah satu yang paling menonjol adalah praktik pelangsiran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Modus Pelangsiran Sulit Terdeteksi di SPBU
Menurut Winarto, pihak SPBU kerap kesulitan membedakan antara konsumen yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi dengan pelaku penyalahgunaan. Sebab, seluruh kendaraan yang mengantre tercatat sebagai pelanggan resmi di sistem.
“SPBU pada dasarnya melayani kendaraan yang datang untuk mengisi BBM. Namun di lapangan tentu ada tantangan dalam mengidentifikasi, mana konsumen langsung dan mana yang diduga melakukan pelangsiran,” ujar Winarto kepada wartabanjar.com, Minggu (31/5/2026).
DPRD Minta Pengawasan Diperketat
Winarto menekankan bahwa praktik pelangsiran BBM bersubsidi harus mendapat perhatian serius dari satgas pengawas. Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, distribusi Bio Solar yang tepat sasaran akan sulit terwujud.
“Kami mendorong satgas untuk lebih aktif turun ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan, tapi lakukan pemantauan secara berkala di SPBU-SPBU yang rawan terjadi penyimpangan,” tambahnya.
DPRD Tabalong berharap, dengan optimalnya kerja satgas, kelangkaan Bio Solar bisa ditekan dan masyarakat yang berhak mendapatkan pasokan BBM bersubsidi tidak lagi kesulitan. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan aktivitas ekonomi warga di daerah.
