KALIMANTAN SELATAN — Jakarta, Kompas.com — Menteri HAM Natalius Pigai mengaitkan kasus ledakan di MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat, dengan praktik bullying yang kerap terjadi di institusi pendidikan. Dalam pernyataan resminya, Pigai menyebut perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang bisa berujung pada tindakan destruktif.
“Saya sendiri pernah menjadi korban rasisme. Itu pengalaman pahit yang membentuk cara pandang saya terhadap kekerasan di sekolah,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4). Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi menoleransi praktik diskriminasi dan perundungan di lingkungan pendidikan.
Dampak Psikologis dan Kaitannya dengan Aksi Bom Bunuh Diri
Pigai menjelaskan, tekanan psikologis akibat perundungan yang berkepanjangan bisa memicu respons ekstrem, termasuk tindakan kekerasan. Ia merujuk pada temuan sejumlah penelitian yang menunjukkan korelasi antara pengalaman bullying dengan gangguan mental serius pada remaja.
“Korban bullying yang tidak mendapat pendampingan psikologis berpotensi meledak dalam bentuk agresi. Ini bukan pembenaran, tapi fakta yang harus dihadapi,” kata Pigai. Ia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk segera melakukan audit iklim sekolah di seluruh Indonesia.
Dua Ledakan di MAN 3 Padang, Pelaku Diduga Terpapar Radikalisme
Sebelumnya, dua ledakan terjadi di halaman MAN 3 Padang pada Senin (14/4) pagi. Satu orang tewas di lokasi dan empat lainnya luka-luka. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai siswa kelas XII berinisial ZA yang tewas dalam ledakan kedua. Dari hasil pemeriksaan awal, ZA diduga terpapar paham radikal melalui media sosial.
Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih mendalami motif pelaku, termasuk kemungkinan adanya faktor perundungan yang dialami ZA selama bersekolah. “Kami tidak menutup kemungkinan ada faktor lain, termasuk tekanan sosial,” ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono dalam keterangan terpisah.
Kebijakan Antikekerasan di Sekolah Belum Efektif
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang 2024 terdapat 226 laporan kasus perundungan di sekolah, naik 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar terjadi di jenjang SMP dan SMA. KPAI menilai kebijakan antikekerasan yang ada selama ini belum diimplementasikan secara konsisten.
“Banyak sekolah tidak memiliki mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Guru dan kepala sekolah masih menangani kasus bullying secara internal tanpa melibatkan psikolog atau dinas pendidikan,” kata Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah, saat dihubungi.
Arahan Menteri HAM: Pendidikan HAM Harus Masuk Kurikulum
Pigai menambahkan, pihaknya akan mengusulkan agar pendidikan hak asasi manusia menjadi mata pelajaran wajib di tingkat menengah. Menurutnya, pemahaman tentang HAM sejak dini bisa menjadi benteng terhadap intoleransi dan kekerasan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag untuk merumuskan kurikulum yang lebih humanis. Ini darurat,” tegas Pigai. Ia juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus MAN 3 Padang, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang mengarahkan pelaku.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Agama masih melakukan pendampingan psikologis terhadap siswa dan guru MAN 3 Padang. Proses belajar mengajar di sekolah tersebut untuk sementara dipindahkan ke lokasi lain.
