BANJARBARU — Kapolda Kalsel Irjen Pol Risyanto Yudha Hermawan menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan aparat di lapangan. Peran lurah dan kepala desa dinilai jadi kunci menggerakkan warga di tingkat paling bawah.
Pernyataan itu disampaikan Kapolda usai diskusi di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026). Ia didampingi Kabid Humas Kombes Pol Nur Khamid.
"Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla," ujar Kapolda.
23 Laporan Polisi, 12 Korporasi Tersangkut
Penegakan hukum berjalan bersamaan dengan operasi pemadaman. Kapolda menyebut sudah ada 23 Laporan Polisi terkait karhutla yang melibatkan 11 perorangan dan 12 korporasi.
Sebagian besar kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Termasuk laporan yang datang dari WALHI Kalsel.
Di sisi operasi, kepolisian memaksimalkan Operasi Aman Nusa dengan melibatkan sekitar 800 personel jajaran Polda Kalsel hingga akhir Oktober.
Surfaktan dan Mixer Disiapkan ke Seluruh Kabupaten/Kota
Polda Kalsel bersama Pemprov Kalsel menyiapkan peralatan mixer dan bahan baku cairan Surfaktan. Keduanya siap didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota se-Kalsel.
Cairan Surfaktan dipakai untuk membasahi dan mendinginkan titik api, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan dengan air biasa.
Lahan Terlantar Jadi Akar Masalah
Gubernur Kalsel H Muhidin menyoroti keberadaan lahan terlantar yang rawan terbakar. Rapat koordinasi difokuskan pada langkah konkret penanganan lahan gambut.
"Sesuai regulasi dan undang-undang, lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara," ujar Muhidin.
Ia menyebut banyak lahan milik perusahaan atau perseorangan dibiarkan tidak tergarap. Saat kebakaran terjadi, pemilik tidak ikut memadamkan dan beban penanganan berpindah ke Satgas, TNI, Polri, serta relawan.
Embung dan Kanal Air Ditambah di Titik Rawan
Pemprov Kalsel mengusulkan percepatan mekanisme pelaporan lahan terlantar dari daerah ke pemerintah pusat. Usulan itu masuk dalam pembahasan rapat koordinasi.
Strategi teknis juga disiapkan. Pemprov akan menambah embung dan kanal air di titik-titik rawan terbakar. Embung tersebut nantinya dimanfaatkan untuk penyiapan cairan Surfaktan.
Kolaborasi lintas tingkat jadi kata kunci. Kepolisian, pemerintah provinsi, pemerintah desa, hingga relawan diminta bergerak dengan alur kerja yang sama selama periode rawan karhutla.
