KALIMANTAN SELATAN — Rapat dengar pendapat (RDP) membahas antrean BBM di SPBU digelar di Sampit, melibatkan DPRD Kotim, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat penegak hukum. Dalam forum itu, Pemkab Kotim menyoroti dugaan penyalahgunaan mekanisme barcode yang justru menjadi salah satu pemicu antrean panjang, meskipun pasokan BBM di wilayah tersebut dinilai masih mencukupi.
Celah Sistem Barcode yang Disorot
Rody menjelaskan, sistem barcode yang berlaku saat ini sebenarnya dirancang untuk mencegah satu kendaraan melakukan pengisian berulang dalam waktu tertentu. Namun, sistem ini dinilai belum mampu menutup semua celah di lapangan.
"Barcode ini memang tidak bisa digunakan beberapa kali dalam waktu yang sama. Tetapi bisa saja seseorang memiliki beberapa barcode dari kendaraan yang berbeda lalu digunakan oleh orang yang sama untuk melakukan pengisian," ujarnya dalam RDP tersebut.
Petugas SPBU Diminta Lebih Teliti
Pemkab Kotim menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan sistem digital. Dibutuhkan ketelitian petugas di lokasi untuk memastikan kendaraan yang datang sesuai dengan identitas pada barcode yang digunakan.
"Nah ini juga harus ditegahi. SPBU harus teliti melihat apakah barcode yang digunakan memang sesuai dengan kendaraan yang mengisi atau tidak," kata Rody.
Ia menegaskan, pengawasan manual oleh petugas SPBU menjadi kunci utama agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Koordinasi Empat Pihak Diperkuat
Pemerintah daerah berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
"Ini salah satu metode pengawasan yang perlu diperhatikan bersama supaya distribusi BBM subsidi benar-benar sesuai peruntukannya," pungkas Rody.
Penguatan koordinasi antara Pertamina, SPBU, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi rekomendasi utama dari rapat tersebut. Tujuannya, memastikan penyaluran BBM subsidi di Kotim berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU, dapat menghubungi Pertamina melalui layanan resmi atau aparat setempat. Informasi lengkap mengenai mekanisme pengaduan dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah.
