BANJARBARU — Rombongan Komisi I DPRD Kota Banjarbaru mendapati sejumlah besar makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersisa saat meninjau SMP Negeri 11 Banjarbaru, Selasa (2/6/2026). Temuan ini memicu pertanyaan serius tentang kualitas gizi yang sampai ke peserta didik.
Kondisi di Lapangan: Makanan Bersisa dan Pisang Mentah
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumarti Restuningtyas, mengaku kaget melihat langsung kondisi distribusi MBG di sekolah tersebut. Ia menyebut sekitar 20 persen dari total makanan yang disalurkan tidak tersentuh oleh siswa.
“Saya cukup kaget melihat kondisi di lapangan. Salah satu penyebabnya diduga karena menu yang disajikan kurang bervariasi dan ada yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi. Bahkan kami menemukan pisang yang masih mentah dan tidak layak konsumsi,” ujar Ririk dalam keterangannya.
Penyedia Layanan Diminta Perbaiki Kualitas Menu
Menurut Ririk, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Program MBG yang digagas pemerintah pusat bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah, namun realisasinya justru kontraproduktif jika makanan tidak dimakan.
“Kalau kondisinya seperti ini, tentu manfaat gizinya juga bisa dipertanyakan. Mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa siswa kurang berminat mengonsumsi makanan yang diberikan,” tegasnya.
Ia mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia layanan untuk segera mengevaluasi kualitas menu. Variasi makanan dan kematangan bahan baku harus menjadi prioritas utama agar program berjalan efektif.
Fakta Singkat Temuan Komisi I DPRD Banjarbaru
- 20 persen makanan MBG di SMPN 11 Banjarbaru tidak dikonsumsi siswa.
- Pisang mentah ditemukan dalam paket makanan yang dibagikan.
- Menu kurang bervariasi menjadi alasan utama siswa enggan menghabiskan makanan.
- SPPG diminta segera memperbaiki kualitas dan kandungan gizi menu.
Apa Langkah Selanjutnya dari DPRD?
Komisi I DPRD Kota Banjarbaru berencana melakukan pemantauan lebih lanjut ke sekolah-sekolah lain yang menerima program MBG. Ririk menegaskan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah pusat ini harus diperketat di tingkat daerah.
“Kami tidak ingin program sebaik ini malah mubazir dan tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan segera,” pungkasnya.
