PELAIHARI — Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang selama ini membayangi aktivitas nelayan di Kabupaten Tanah Laut memasuki babak baru. Pemerintah daerah setempat memutuskan untuk menggunakan instrumen audit sebagai jalan keluar utama.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Selama berbulan-bulan, keluhan nelayan soal sulitnya mendapatkan solar bersubsidi dengan harga resmi terus mengemuka. Distribusi yang tidak tepat sasaran dan kelangkaan di tingkat pengecer menjadi keluhan utama yang tak kunjung rampung.
Akar Masalah: Antara Kuota dan Distribusi di Tingkat Lapangan
Persoalan distribusi solar bersubsidi di Tanah Laut bukanlah isu baru. Para nelayan di pesisir seperti Kecamatan Takisung, Jorong, dan Bati-Bati kerap mengeluhkan ketidaktersediaan solar saat hendak melaut.
Di satu sisi, kuota yang ditetapkan pemerintah pusat kerap dianggap tidak mencukupi. Di sisi lain, distribusi dari agen ke pengecer dinilai tidak merata. Akibatnya, nelayan terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Audit Jadi Jalan Tengah: Apa yang Akan Diperiksa?
Audit yang akan dilakukan oleh Pemkab Tanah Laut ini tidak hanya menyasar data konsumsi, tetapi juga rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer. Pemerintah ingin memastikan berapa volume solar yang benar-benar sampai ke tangan nelayan dan berapa yang bocor ke pihak lain.
“Kami ingin data yang akurat. Jangan sampai ada tumpang tindih data antara kebutuhan riil nelayan dengan alokasi yang dikeluarkan,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Laut. Audit ini diharapkan rampung dalam beberapa pekan ke depan.
Nasib Nelayan di Tengah Polemik yang Berlarut
Nelayan di Tanah Laut selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Saat solar langka, mereka harus memilih: tidak melaut atau membeli solar dengan harga mahal. Kedua pilihan sama-sama memberatkan.
Dengan adanya audit, para nelayan berharap ada titik terang. Mereka ingin distribusi solar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, bukan malah dinikmati oleh oknum yang memanfaatkan celah.
Fakta Singkat Polemik Solar Nelayan di Tanah Laut
- Keluhan utama: solar subsidi sulit didapat di pengecer resmi dengan harga HET.
- Daerah terdampak: pesisir Kecamatan Takisung, Jorong, dan Bati-Bati.
- Langkah terbaru: audit menyeluruh oleh Pemkab Tanah Laut untuk memetakan data dan rantai distribusi.
Langkah audit ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Tanah Laut tidak lagi ingin menyelesaikan masalah secara parsial. Dengan data yang utuh, diharapkan kebijakan distribusi solar ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak merugikan nelayan kecil.
