BANJARMASIN — Kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin untuk pengadaan susu dan buah Wakil Wali Kota Hj Ananda memicu polemik tajam. Meski anggaran akhirnya dikembalikan, momentum pembatalannya dianggap tidak wajar oleh aktivis antikorupsi daerah.
Direktur LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, H Akhmat Husaini, menyayangkan pola transparansi pemerintah daerah. Ia menilai birokrasi baru bereaksi setelah masalah ini menjadi perbincangan luas di jagat maya.
Kritik KAKI Kalsel: Kenapa Menunggu Viral?
Pria yang akrab disapa H Usai ini mempertanyakan apakah pengembalian dana akan terjadi tanpa kritik pedas netizen. Langkah reaktif tersebut justru memperburuk persepsi publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
“Kenapa setelah viral baru ada penjelasan dan pengembalian anggaran? Kalau tidak ramai, apakah ini akan terus berjalan tanpa diketahui publik?” ujar H Usai, Minggu (10/5/2026).
Ia menegaskan Pemkot Banjarmasin seharusnya mempertimbangkan aspek kepatutan sejak tahap penyusunan anggaran. Hal ini penting guna mencegah kesan pemborosan dana publik di tengah masyarakat.
“Jika anggaran itu untuk menjamu tamu, jelaskan sejak awal. Jangan buru-buru dikembalikan setelah viral sehingga terkesan panik atau ketakutan,” tegasnya.
Saran Klarifikasi Langsung dari Wakil Wali Kota
Polemik ini mencuat setelah akun Instagram @info_cerewetkalsel membedah rincian anggaran susu dan buah-buahan tersebut. Bagian Umum Setdako Banjarmasin sempat memberikan klarifikasi sebelum akhirnya membatalkan penggunaan dana.
KAKI Kalsel menilai klarifikasi akan lebih efektif jika meluncur langsung dari lisan Wakil Wali Kota Hj Ananda. Mengingat sang pejabat sangat aktif menggunakan media sosial dalam aktivitas kesehariannya.
“Awal mula polemik ini dari media sosial. Wajar jika netizen berharap beliau memberikan penjelasan melalui akun pribadi,” kata H Usai.
Respons Skeptis Warga di Media Sosial
Sentimen negatif warga mengalir deras di kolom komentar, mempertanyakan transparansi dana publik di luar gaji pokok pejabat. Masyarakat menuntut keterbukaan informasi yang lebih jujur dari para pemangku kebijakan.
Akun @rizkipuspito, misalnya, meragukan konten kepedulian pejabat jika tidak dibarengi transparansi anggaran. Ia mengingatkan pejabat agar tidak mencari keuntungan tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan negara.
Meski melontarkan kritik keras, KAKI Kalsel mengapresiasi pembatalan anggaran tersebut sebagai bentuk respons terhadap aspirasi warga. Namun, proses transparansi tetap memerlukan evaluasi total agar insiden serupa tidak terulang kembali.
