BARABAI — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mulai memperketat standar kompetensi aparatur sipil negara melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Bupati HST menegaskan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam diklat tersebut memikul tanggung jawab besar untuk membawa perubahan signifikan pada unit kerja masing-masing, terutama dalam memangkas birokrasi yang kaku.
Pejabat HST Diminta Ciptakan Terobosan Layanan Masyarakat
Inovasi pelayanan publik menjadi poin utama yang ditekankan oleh Bupati HST bagi para pejabat daerah. Menurutnya, partisipasi dalam diklat bukan sekadar pemenuhan syarat administratif jabatan, melainkan momentum untuk melahirkan sistem kerja yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan di era digital, di mana masyarakat menuntut transparansi dan kecepatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para pejabat dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif yang muncul selama masa pelatihan tersebut.
Optimalisasi Sentra IKM Loksado untuk Ekonomi Kreatif
Bergeser ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pengembangan sektor ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama melalui peninjauan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Loksado. Ketua Dekranasda HSS turun langsung memantau kesiapan fasilitas produksi guna memastikan para perajin lokal memiliki wadah yang representatif untuk mengembangkan produk unggulan daerah.
Kawasan Loksado yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata andalan, kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan adanya sentra IKM yang terintegrasi, produk khas Kalimantan Selatan diharapkan memiliki daya saing lebih tinggi, baik dari segi kualitas produksi maupun kemasan, sehingga mampu menarik minat wisatawan lebih luas.
Penamaan Kapal Nelayan di Tanah Laut dan Kinerja Tenaga Medis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut juga melakukan langkah strategis dengan melaksanakan proses penamaan kapal nelayan di kawasan Kuala Tambangan. Upaya ini merupakan bagian dari tertib administrasi aset kelautan sekaligus mempermudah pendataan armada tangkap yang beroperasi di wilayah perairan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan di Hulu Sungai Selatan diperkuat dengan kehadiran dokter internship. Bupati HSS memberikan instruksi khusus agar para dokter tersebut memberikan pelayanan medis terbaik dan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Sebagai penutup rangkaian kebijakan daerah pada Sabtu (9/5), Pemkab HSS menggelar rapat koordinasi terkait Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bersama KPPN Barabai. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran dan mempercepat realisasi program pembangunan di tingkat desa agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas.
