BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya bereaksi atas polemik anggaran belanja rumah tangga pimpinan daerah. Plt Kabag Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, turun tangan menanggapi keresahan warga terkait alokasi dana konsumsi Wakil Wali Kota.
Langkah ini merespons data anggaran Hj. Ananda yang tersebar luas hingga memicu perdebatan mengenai kepatutan penggunaan uang rakyat. Bagian Umum baru bersuara pada Minggu (10/5/2026), setelah isu tersebut menjadi bola liar selama empat hari terakhir.
Rincian Anggaran: Rp124 Juta untuk Susu dan Rp104 Juta untuk Buah
Total anggaran belanja Wakil Wali Kota Banjarmasin tahun 2026 mencapai Rp229.048.800. Angka ini terbagi secara spesifik untuk dua jenis kebutuhan konsumsi rutin tahunan.
Pos belanja buah-buahan menelan biaya Rp104.788.800. Sementara itu, alokasi untuk belanja susu tercatat lebih tinggi, yakni Rp124.260.000. Secara rata-rata, negara merogoh kocek sekitar Rp19 juta per bulan hanya untuk susu dan buah satu pejabat daerah.
Ahmad Zazuli menegaskan perlunya klarifikasi agar informasi di masyarakat tidak semakin simpang siur. Namun, detail penghitungan dan rencana evaluasi anggaran tersebut belum dijelaskan lebih lanjut.
Publik Pertanyakan Urgensi dan Efisiensi APBD
Polemik mencuat setelah sebuah akun Instagram mengunggah rincian anggaran tersebut, Rabu (6/5/2026). Netizen seketika menyerbu kolom komentar dan mempertanyakan efisiensi penggunaan APBD untuk fasilitas yang dinilai terlalu mewah.
Warga menyoroti angka ratusan juta rupiah tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Publik mendesak transparansi mengenai spesifikasi buah dan susu yang menghabiskan hampir seperempat miliar rupiah setahun.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, memilih bungkam atas kegaduhan ini. Padahal, politisi perempuan tersebut dikenal sangat aktif membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial, baik agenda kedinasan maupun pribadi.
Sikap diam Ananda justru memicu tuntutan penjelasan yang lebih gencar dari publik. Kondisi ini memaksa Bagian Umum Setdako Banjarmasin mengambil alih komunikasi publik guna meredam situasi.
