Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala bersama Kepala DKPP Batola H Suwartono Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Pusat, Kamis. Konsultasi itu membahas program strategis nasional bidang kelautan dan perikanan yang bisa mendukung pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Hasil kunjungan diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Batola ke depan.
MARABAHAN — Kunjungan kerja DPRD Batola bersama DKPP ke KemenKP di Jakarta Pusat menjadi langkah menggali informasi soal arah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat. Agenda itu juga membahas bentuk dukungan pusat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menyebut konsultasi ini sebagai kesempatan memperoleh masukan yang bisa disinergikan dengan kebutuhan daerah. Pembahasan diarahkan pada peluang pengembangan potensi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta nelayan.
Potensi Perikanan Jadi Fokus Pembahasan
Menurut Ayu Dyan, penguatan sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPRD Batola memperoleh berbagai informasi terkait kebijakan yang dapat disesuaikan dengan potensi wilayah.
"Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menggali informasi mengenai arah kebijakan, program prioritas serta bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan," ujar Ayu Dyan.
Dia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin diperkuat. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan optimal.
Hasil Kunjungan Jadi Bahan Penyusunan Kebijakan Batola
Hasil kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung penyusunan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Batola. Khususnya untuk mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan perekonomian daerah.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat semakin diperkuat dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal," harap kader Partai Golkar Batola itu.
Konsultasi ini menegaskan posisi sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi wilayah pesisir Batola. Dukungan kebijakan pusat menjadi kunci bagi daerah yang ingin mengangkat produktivitas nelayan dan masyarakat pesisir.
