RANTAU — Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengungkapkan, akar persoalan banjir di kawasan Banua Anam bukan semata-mata karena infrastruktur pengendali di hulu yang kurang. Justru, masalah utamanya ada di hilir, tepatnya di Alur Barito dan Sungai Negara yang sudah dangkal.
Mengapa Infrastruktur Hulu Tak Mampu Cegah Banjir?
Juanda menjelaskan, berbagai bangunan pengendali banjir seperti embung, bendungan, dan sudetan yang dibangun di wilayah hulu tidak akan bekerja optimal jika aliran sungai di bagian hilir masih tersumbat sedimentasi. "Seluruh persoalan banjir di Banua Anam sudah kami sampaikan, dan inti permasalahannya berada pada pendangkalan Alur Barito dan Sungai Negara," ujarnya di Rantau, Jumat.
Posisi geografis Kabupaten Tapin yang berada di bagian paling hilir membuat daerah ini menjadi langganan limpahan air. "Kalau Alur Barito dan Sungai Negara tidak dikeruk, maka air tetap akan melimpah ke Kabupaten Tapin karena posisi Tapin berada di bagian akhir jalur aliran sebelum menuju laut," kata Juanda.
Usulan Bersama Kepala Daerah Banua Anam
Usulan normalisasi ini bukan inisiatif sepihak Pemkab Tapin. Juanda menegaskan, ini adalah hasil kesepakatan seluruh kepala daerah di wilayah Banua Anam yang telah dibahas bersama Gubernur Kalimantan Selatan. Audiensi dengan pemerintah pusat pun sudah dilakukan untuk mendorong agar program ini masuk dalam prioritas nasional.
Pasalnya, kewenangan pengerukan dan normalisasi sungai besar seperti Barito dan Negara berada di tangan pemerintah pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air. Pemerintah daerah hanya bisa mendorong dan mengawal agar realisasinya dipercepat.
Target Realisasi Pengerukan: 2027 atau 2028
Juanda berharap, normalisasi Alur Barito dan Sungai Negara dapat mulai dikerjakan pada 2027, atau paling lambat 2028. Target ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pemerintah pusat.
"Kami berharap usulan bersama ini menjadi prioritas pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Banua Anam dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap Juanda.
Penanganan banjir di kawasan ini, menurutnya, harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Tanpa normalisasi di bagian hilir, upaya pengendalian banjir di hulu dipastikan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan genangan di Tapin dan sekitarnya.
