BATULICIN — Rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Tanah Bumbu dengan warga Desa Sebamban Baru menghasilkan langkah lanjutan berupa pemanggilan resmi terhadap manajemen PT Borneo Indobara dan Pemerintah Desa Bunati. Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, menyatakan pertemuan tersebut akan dijadwalkan ulang agar seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat bisa dibahas secara langsung dan tuntas.
"Warga Sebamban Baru menyampaikan tuntutan kesempatan kerja di Pelabuhan batubara milik PT Borneo Indobara melalui rapat dengar pendapat," kata Boby Rahman di Batulicin, Kamis.
Kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat Sebamban Baru disebut semakin mendesak. Kepala Desa Sebamban Baru, Huri Alianor, menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi warga telah berhenti beroperasi, sehingga ruang kerja baru di pelabuhan batu bara menjadi harapan utama.
Namun, hingga kini porsi warga desa dalam aktivitas operasional pelabuhan PT BIB masih sangat terbatas. Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat yang ingin merasakan dampak langsung dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.
Persoalan ketenagakerjaan ini beririsan dengan persoalan administratif. Huri Alianor bersama perwakilan warga, Ali Akbar, turut menyampaikan tuntutan terkait Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Angsana.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas perusahaan dinilai masih bersinggungan dengan wilayah administratif Desa Sebamban Baru. Karena itu, masyarakat meminta agar operasional perusahaan turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga, termasuk melalui akses kesempatan kerja.
Menanggapi dinamika ini, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Erwin Prasetya, meminta masyarakat tetap tenang dan bersabar. Ia menegaskan penyelesaian persoalan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari memastikan kejelasan batas wilayah desa sebelum membahas tuntutan pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja.
"Kami akan segera menjadwalkan ulang pertemuan berikutnya dengan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan dan pemerintah desa setempat, agar persoalan ini bisa segera diselesaikan secara tuntas," tegas Andi Erwin.
DPRD berharap seluruh pihak yang diundang dapat hadir dalam pertemuan lanjutan tersebut. Kehadiran semua pemangku kepentingan dinilai krusial agar tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi dan tuntutan warga mendapatkan kejelasan hukum serta tindak lanjut yang konkret.