BANJARBARU — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin membacakan arahan Gubernur H Muhidin di hadapan peserta sosialisasi yang membahas peran strategis Dewan Pertahanan Nasional. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPN yang memilih Kalsel sebagai lokasi kegiatan. Forum tersebut membahas arah Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk periode 2025–2029.
Menurut Gubernur, DPN punya posisi penting dalam merumuskan pertimbangan dan solusi kebijakan lintas sektor di bidang pertahanan. Fokusnya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Apa Peran DPN yang Dibahas dalam Sosialisasi?
DPN bertugas memberikan pertimbangan kebijakan pertahanan yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Syarifuddin menjelaskan, peran itu mencakup perumusan solusi lintas sektor yang tidak bisa ditangani satu instansi saja.
"Pertahanan nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan di daerah," sebut Muhammad Syarifuddin.
Mengapa Tantangan Pertahanan Kini Lebih Kompleks?
Gubernur menilai ancaman pertahanan tidak lagi hanya soal militer. Keamanan wilayah, ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi, informasi, bencana, hingga perubahan iklim masuk dalam daftar tantangan yang harus diantisipasi.
"Karena itu, membangun pertahanan nasional yang kuat membutuhkan pendekatan yang kolaboratif," tegasnya.
Pendekatan kolaboratif itu menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung depan. Pemda diminta memastikan keamanan wilayah, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, menjaga keberlangsungan ekonomi, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini.
Posisi Strategis Kalsel dalam Peta Pertahanan Kalimantan
Kalsel berada di kawasan Kalimantan dengan sumber daya alam, jalur transportasi, kawasan industri, dan pelabuhan yang menopang pembangunan nasional. Posisi itu membuat pembangunan daerah perlu selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.
Gubernur mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemda, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan elemen masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, peserta diharapkan memahami tugas dan fungsi DPN serta arah Jakumhanneg 2025–2029.
Hasil pemahaman itu kemudian diterapkan lewat koordinasi dan kerja nyata di daerah. Gubernur berharap kegiatan tersebut memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang aman dan tangguh.
