BANJARBARU — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan berbagai persoalan teknis di lapangan telah dipaparkan dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI. Ia menyebut respons anggota dewan terhadap keluhan tersebut cukup positif.
“Sudah kita sampaikan beberapa kendala kita di lapangan dan alhamdulillah dari Komisi VIII sangat merespons positif,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (28/8/2026).
Kunjungan kerja spesifik ini memang difokuskan pada mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, dengan karhutla menjadi perhatian utama. Syarifuddin berharap pembahasan tidak berhenti pada tataran forum, melainkan berlanjut ke bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Karhutla Tak Bisa Ditangani Satu Instansi Saja
Menurut Syarifuddin, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga kementerian terkait. Ia mencontohkan, proses penanganan mencakup tahapan panjang mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga pemulihan dampak.
“Kita sudah mendengarkan dari Ketua Komisi VIII, bahwa penanganan ini tidak bisa hanya satu saja, tapi lintas kementerian,” jelasnya.
Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial. Sebab, beban penanganan karhutla kerap kali tidak hanya berhenti pada saat api padam, tetapi juga pada pemulihan lahan dan kesehatan masyarakat terdampak asap.
Harapan Dukungan Pusat untuk Perkuat Kesiapsiagaan
Syarifuddin menegaskan, dukungan yang diharapkan tidak terbatas pada peralatan pemadam, tetapi juga penguatan kapasitas personel dan sistem peringatan dini. Hal ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.
“Ini perlu dukungan semua pihak nantinya, dalam upaya kita mengatasi hal ini,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel menilai, komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI selama ini berjalan baik. Forum seperti ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan riil di lapangan yang mungkin tidak terlihat dari data di tingkat pusat.
