BANJARMASIN — Program CEPAK yang rutin digelar setiap tahun ini kali ini difokuskan pada penguatan kapasitas pengurus PKK kabupaten/kota. Mereka dibekali strategi penyusunan program pencegahan perkawinan anak serta praktik terbaik dari daerah lain yang dinilai berhasil menekan angka kasus.
Mengapa Kader PKK Jadi Sasaran Utama?
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan sinergi dengan PKK merupakan langkah strategis. Organisasi ini memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga mampu memberikan edukasi langsung ke masyarakat.
“Kami mengundang anggota PKK dari seluruh kabupaten dan kota agar memperoleh wawasan, informasi, sekaligus mampu menyusun program maupun melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus perkawinan anak di daerah masing-masing,” ujar Husnul di Banjarmasin, Senin (20/7/2026).
Bukan Hanya Tugas Satu Dinas
Husnul menegaskan, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi lintas sektor agar penanganannya efektif dan berkelanjutan.
“Pencegahan perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama melalui KUA, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di lingkungan mereka,” jelasnya.
Target Jangka Panjang: Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam sosialisasi itu, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga saling berbagi pengalaman dan mempelajari praktik baik yang sudah berjalan di sejumlah daerah. DPPPAKB berharap para kader PKK bisa langsung mengimplementasikan ilmu yang didapat di wilayah masing-masing.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Husnul menambahkan, upaya ini sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat, berkualitas, terlindungi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
