KALIMANTAN SELATAN — NDRC, bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, merilis dokumen rencana aksi pada Senin (15/6) yang mencakup sembilan sektor: baja, aluminium, semen, kaca, pengilangan minyak, etilena, amonia sintetis, metanol, dan pembangkit listrik batu bara. Setiap sektor akan menjalani peningkatan teknologi untuk menekan konsumsi energi dan emisi karbon.
Target dan Dukungan Pemerintah bagi Perusahaan
Pemerintah China akan memberikan pembiayaan, kebijakan harga, insentif, serta penerapan standar yang lebih ketat untuk mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan mempercepat modernisasi industri dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor hijau.
Menurut NDRC, program ini juga bertujuan mendorong investasi yang lebih efektif di tengah target ganda karbon China: mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 dan netral karbon sebelum 2060. Netral karbon berarti jumlah emisi yang dilepaskan seimbang dengan emisi yang berhasil dikurangi atau diserap.
Infrastruktur Energi Terbarukan sebagai Penopang Transisi
Xinhua melaporkan China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Infrastruktur ini menjadi penopang utama transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk proyek panel surya seperti PLTS Shichengzi di Xinjiang.
Seorang pejabat NDRC menyatakan lembaganya akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan rencana berjalan efektif. “Kami akan mendukung target puncak emisi karbon serta percepatan transformasi hijau dalam pembangunan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Dampak bagi Industri dan Lingkungan Global
Program ini menyasar sektor-sektor yang menjadi penyumbang emisi terbesar di China. Dengan durasi tiga tahun, setiap perusahaan diwajibkan melakukan peningkatan efisiensi energi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
NDRC menekankan kebijakan ini tidak hanya menekan emisi, tetapi juga mendorong pertumbuhan baru melalui ekonomi hijau. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memantau kepatuhan perusahaan secara berkala hingga akhir 2028.
