Setiap tahun, pekerja di Kalimantan Selatan menantikan keputusan resmi UMK dari pemerintah provinsi. Prosesnya tidak sederhana: ada negosiasi antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan dewan pengupahan. Data inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu menjadi acuan. Tahun ini, misalnya, beberapa kabupaten mencatat kenaikan yang berbeda karena kontribusi sektor unggulan yang tidak merata.
Artikel ini menyusun kerangka informasi seputar UMK Kalsel—mulai dari dasar hukum hingga pola kenaikan historis. Tidak ada angka pasti yang disebutkan di sini karena data resmi bisa berubah setiap tahun. Pembaca disarankan merujuk langsung ke situs Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan untuk nominal terbaru.
Bagaimana UMK di Kalimantan Selatan Ditentukan?
Penetapan UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Gubernur Kalimantan Selatan berwenang menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Setiap kabupaten/kota memiliki besaran masing-masing, disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat.
Prosesnya melibatkan forum tripartit—perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah—yang bermusyawarah selama beberapa bulan. Hasil akhir disahkan melalui surat keputusan gubernur yang biasanya terbit pada November atau Desember, berlaku mulai Januari tahun berikutnya.
Riwayat Kenaikan UMK di Kalimantan Selatan
Dalam satu dekade terakhir, UMK di provinsi ini terus mengalami penyesuaian. Kenaikan terbesar biasanya terjadi di daerah dengan sektor pertambangan batu bara yang dominan, seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Sementara itu, kabupaten dengan basis perkebunan sawit atau karet juga mencatat kenaikan yang stabil.
Tahun 2023 dan 2024 misalnya, tren kenaikan rata-rata sekitar 6-8 persen, sejalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, pada tahun-tahun tertentu—seperti saat pandemi—kenaikan lebih rendah atau bahkan di bawah rekomendasi serikat pekerja. Pola ini mencerminkan bahwa UMK tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi makro.
Faktor yang Mempengaruhi Besaran UMK
Ada tiga faktor utama: inflasi daerah, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat upah minimum sektor tertentu. Di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, sehingga menjadi acuan utama dewan pengupahan. Daerah dengan kegiatan tambang yang padat modal cenderung memiliki UMK lebih tinggi daripada daerah agraris.
Selain itu, upah minimum sektoral (UMS) juga ikut mempengaruhi. Misalnya, pekerja di perusahaan tambang batu bara sering memiliki UMS di atas UMK kabupaten. Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan menengah agar tidak memberatkan.
Perbedaan UMK Antar Kabupaten/Kota
Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten/kota dengan tingkat UMK yang beragam. Kota Banjarmasin sebagai pusat ekonomi dan perdagangan biasanya memiliki UMK tertinggi, diikuti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Di sisi lain, kabupaten dengan sektor pertanian dan perikanan seperti Hulu Sungai Selatan atau Tabalong memiliki UMK lebih rendah.
Perbedaan ini wajar karena biaya hidup dan produktivitas antar daerah tidak sama. Pekerja antar kabupaten juga sering merantau ke daerah dengan UMK lebih tinggi, menimbulkan disparitas angkatan kerja.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan UMK Kalimantan Selatan 2025 diumumkan?
Biasanya pada akhir November hingga pertengahan Desember tahun sebelumnya. Pantau situs resmi Disnakertrans Provinsi Kalsel atau media lokal terpercaya.
Bagaimana cara cek UMK di setiap kabupaten?
Kunjungi website Disnakertrans atau hubungi Dinas Tenaga Kerja setempat. Data sering diperbarui setelah SK gubernur terbit.
Apakah UMK berlaku untuk semua pekerja?
Tidak. UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tertentu. Pekerja dengan pengalaman lebih dari satu tahun bisa mendapat upah di atas UMK sesuai kesepakatan.
Kenapa UMK antarkabupaten di Kalsel berbeda?
Karena tingkat inflasi, biaya hidup, dan struktur ekonomi tiap daerah tidak seragam. Daerah dengan sektor tambang dan jasa cenderung lebih tinggi.
Bisakah UMK di bawah ketetapan?
Secara hukum, tidak boleh. Perusahaan wajib membayar setidaknya sesuai UMK. Jika ada pelanggaran, pekerja bisa melapor ke dinas tenaga kerja.
Memahami UMK bukan sekadar tahu angka terbaru. Lebih dari itu, pekerja dan pengusaha perlu menyadari dinamika yang membentuknya—dari sektor unggulan hingga politik pengupahan di tingkat daerah. Setiap tahun, keputusan ini akan kembali mempengaruhi daya beli dan kelangsungan usaha di Kalimantan Selatan.
