Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memacu pemerataan akses internet dengan memprioritaskan penanganan wilayah tanpa sinyal atau blankspot. Fokus ini menjadi agenda utama dalam upaya transformasi digital untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat di Bumi Bersujud mendapatkan layanan telekomunikasi yang setara.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, menegaskan bahwa ketersediaan jaringan internet adalah kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, baru-baru ini.
Sejauh Mana Progres Pemerataan Jaringan Internet di Tanah Bumbu?
Hingga saat ini, dari total 152 desa yang tersebar di Tanah Bumbu, sekitar 75 persen wilayah dilaporkan telah bebas dari kendala blankspot. Meski mayoritas wilayah sudah terjangkau sinyal, pemerintah daerah mengakui masih ada tantangan di sejumlah titik tertentu yang memiliki keterbatasan akses digital.
Salah satu area yang menjadi perhatian serius adalah jalur bypass Tanah Bumbu–Banjarbaru. Kawasan ini dinilai strategis namun masih memerlukan penguatan infrastruktur telekomunikasi agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur tersebut tidak terhambat kendala komunikasi.
"Penanganan blankspot menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di daerah, sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan internet secara merata," ujar Al Husain Mardani.
Pemanfaatan 221 Titik BTS dan Layanan BAKTI Komdigi
Guna menutup celah digital di wilayah terpencil, Pemkab Tanah Bumbu telah mengoperasikan 221 titik Base Transceiver Station (BTS). Selain infrastruktur mandiri dan operator seluler, daerah ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui 93 layanan program BAKTI Komdigi yang tersebar di berbagai lokasi strategis.
Pemerintah daerah kini tengah melakukan sinkronisasi data melalui forum koordinasi tingkat provinsi. Langkah ini bertujuan untuk menyusun peta jalan konkret bersama pemerintah daerah lain di Kalimantan Selatan agar penanganan blankspot dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Integrasi infrastruktur digital ini diharapkan tidak hanya sekadar menyediakan sinyal, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan konektivitas yang stabil, desa-desa di Tanah Bumbu diproyeksikan mampu menggerakkan potensi ekonomi kreatif dan UMKM lokal melalui platform digital.
