Mahkamah Agung Spanyol dijadwalkan merilis putusan final terkait sengketa proyek transfer air Tajo-Segura pada 5 Mei mendatang. Keputusan ini bakal mengakhiri konflik puluhan tahun antara petani dan pemerintah pusat mengenai alokasi air irigasi yang terdampak regulasi lingkungan Uni Eropa.
Mahkamah Agung Spanyol akan mengambil keputusan krusial pada 5 Mei mendatang terkait masa depan proyek transfer air Tajo-Segura dan Rencana Hidrologi Tajo 2022-2027. Putusan ini menjadi titik akhir dari rangkaian panjang upaya hukum yang dilakukan Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) terhadap perubahan regulasi yang disahkan pemerintah pada 2025.
Konflik ini berakar pada kewajiban Spanyol untuk mematuhi Pedoman Kerangka Kerja Air Eropa (European Water Framework Directive). Sejak 2019, Mahkamah Agung setidaknya telah menegaskan enam kali bahwa manajemen transfer air antarwilayah di Spanyol harus berubah demi menjaga ekosistem sungai. Namun, tarik-ulur politik antara wilayah Murcia dan Castilla-La Mancha membuat solusi permanen tak kunjung tercapai.
Presiden Scrats, Lucas Jiménez, mengakui pihaknya tidak memiliki ekspektasi besar terhadap hasil putusan nanti. "Suasana hati kami sedang dingin dan tanpa harapan besar," ujar Jiménez menanggapi kecenderungan putusan hukum sebelumnya yang lebih memihak pada pelestarian aliran ekologis sungai daripada kebutuhan irigasi masif.
Dampak Pengurangan Debit Air 105 hm³ per Tahun
Inti dari sengketa ini adalah penetapan aliran ekologis baru yang diprediksi akan memangkas pasokan air untuk pertanian secara signifikan. Berdasarkan data Universitas Alicante, kebijakan ini akan berdampak langsung pada ratusan ribu hektar lahan produktif di wilayah timur Spanyol.
- Target Pengurangan: Rata-rata 105 hm³/tahun mulai 2027
- Cakupan Lahan: 150.000 hektar lahan irigasi
- Wilayah Terdampak: Murcia, Alicante, dan Almería
- Total Kompensasi: 1,45 miliar Euro (sekitar Rp24,6 triliun)
- Realisasi Dana: Baru mencapai 5% hingga saat ini
Jika gugatan Scrats ditolak, maka pemotongan debit air akan dikonsolidasikan secara hukum. Fokus konflik selanjutnya diprediksi akan bergeser ke detail teknis mengenai langkah-langkah kompensasi bagi para petani yang kehilangan hak akses air mereka.
Kegagalan Sistemik Adaptasi Krisis Air
Krisis di Spanyol ini menjadi cermin kegagalan manajemen air jangka panjang. Selama lebih dari 30 tahun, otoritas terkait dinilai hanya menerapkan langkah darurat setiap kali kekeringan melanda tanpa benar-benar merombak sistem distribusi air nasional agar sesuai dengan ketersediaan air yang nyata di lapangan.
Laporan dari Datadista menyoroti bahwa setiap periode kering sejak tahun 1990-an justru digunakan untuk memperluas irigasi melalui izin-izin darurat. Praktik ini memicu eksploitasi berlebihan serta pencemaran akuifer dan lahan basah. Beban lingkungan dan ekonomi dari kebijakan masa lalu tersebut kini harus dibayar mahal melalui pemangkasan kuota air yang menyakitkan bagi sektor agrikultur.
Relevansi bagi Manajemen Air di Indonesia
Situasi di Spanyol memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi batas provinsi. Indonesia memiliki tantangan serupa dalam menyeimbangkan kebutuhan irigasi untuk ketahanan pangan dengan pelestarian debit air sungai untuk pembangkit listrik (PLTA) dan kebutuhan industri.
Kepastian hukum dan data hidrologi yang akurat menjadi kunci agar proyek infrastruktur air tidak terjebak dalam "melodrama politik" serupa. Tanpa adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketersediaan air riil, konflik antar-pengguna air di tingkat lokal berisiko menghambat produktivitas nasional di masa depan.
Pemerintah Spanyol kini berada di bawah tekanan untuk segera mengeksekusi sisa dana kompensasi sebesar 95% yang belum tersalurkan. Langkah ini krusial untuk meredam gejolak sosial di wilayah terdampak sebelum aturan baru benar-benar diterapkan secara penuh pada 2027 mendatang.
