BANJARBARU — Kawasan Aerocity yang berpusat di Bandara Syamsudin Noor bukan lagi sekadar wacana. RDTR WP Aerocity yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang ini dirancang untuk mewujudkan kawasan pusat pelayanan transportasi skala nasional sekaligus permukiman berkelanjutan.
Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarbaru, H. M. Maulana, menyebut posisi bandara sebagai kekuatan utama penggerak kawasan. Menurutnya, sebagai pintu masuk utama Kalimantan Selatan, keberadaan bandara diharapkan mampu menarik investasi dan mendorong perkembangan wilayah sekitar.
Luasan dan Cakupan Wilayah Perencanaan
Dokumen RDTR ini mengatur pemanfaatan lahan seluas 7.219,99 hektare yang tersebar di dua kecamatan. Dalam tataran teknis, aturan ini menjadi instrumen yang memberikan kepastian arah pembangunan jangka panjang di kawasan bandara.
Lebih dari sekadar aturan pemanfaatan ruang, RDTR ini mengintegrasikan sektor transportasi, bisnis, dan hunian dalam satu konsep tata ruang. Arahnya menjadikan kawasan tersebut episentrum pertumbuhan ekonomi baru bagi Kota Banjarbaru.
Target Pertumbuhan 2046 dan Konsep TOD
Pengembangan kawasan ini diarahkan menjadi Central Business District (CBD) Kota Banjarbaru. Rencananya, kawasan ini akan diperkuat dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi.
“Perkembangannya akan ditunjang oleh konsep TOD, dengan dukungan bandara, BRT serta rencana jaringan kereta api,” jelas H. M. Maulana dalam sosialisasi tersebut.
Konsep TOD ini menjadi pembeda utama dari penataan kawasan biasa, karena menempatkan akses transportasi sebagai poros utama pengembangan kawasan.
Integrasi OSS Jadi Kunci Kemudahan Perizinan
Langkah penting yang tengah berjalan adalah integrasi RDTR ke sistem Online Single Submission (OSS). Proses ini dilakukan dengan pendampingan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
“Khususnya di kawasan sekitar Bandara, dengan dukungan semua pihak, kami yakin Aerocity akan berkembang menjadi pusat transportasi, pusat ekonomi baru, sekaligus kawasan hunian yang berkelanjutan dan nyaman,” tegasnya.
Integrasi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Banjarbaru. Narasumber lain yang hadir adalah Tenaga Ahli Penyusun RDTR, Nadia Humaida, S.PWK., M.T., yang memaparkan detail konsep tata ruang kawasan.
Dengan berlakunya RDTR hingga 2046, Banjarbaru kini memiliki kepastian hukum dalam menata kawasan Aerocity, menjadikan bandara, jaringan transportasi, pusat bisnis, dan kawasan hunian terpadu dalam satu konsep berkelanjutan.
