BANJARBARU — Kehadiran Komisi III DPR RI mengukuhkan posisi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan terpadu terbaik di Indonesia. Rombongan yang dipimpin Habib Aboe Bakar Al-Habsyi itu berkeliling meninjau sejumlah gerai pelayanan dan berdiskusi dengan pengelola mengenai efektivitas sistem yang diterapkan, Sabtu (1/8/2026).
Peninjauan ini bukan sekadar seremonial. Komisi III DPR RI ingin memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan efisien tanpa harus berpindah-pindah kantor.
33 Tenant Pelayanan dalam Satu Gedung
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa MPP saat ini menyediakan 33 tenant pelayanan dari berbagai instansi.
“Dari jumlah tersebut, 10 tenant merupakan perangkat daerah, sedangkan sisanya berasal dari instansi vertikal, seperti Polres, Samsat, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta sejumlah lembaga lainnya,” ujarnya.
Menariknya, layanan Samsat di MPP Banjarbaru tidak hanya melayani warga kota. Masyarakat dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan juga bisa mengurus pajak kendaraan di lokasi yang sama.
Fasilitas Akad Nikah Gratis Jadi Daya Tarik
MPP Banjarbaru tak hanya berfokus pada urusan administrasi dan perizinan. Ada inovasi lain yang menarik perhatian: fasilitas akad nikah tanpa biaya.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berbagai kebutuhan pelayanan di satu tempat, termasuk layanan yang memberikan nilai tambah seperti fasilitas akad nikah gratis,” kata Bambang.
Fasilitas tersebut disebutkan telah dilengkapi dekorasi, meja akad, dan sarana pendukung lainnya. Langkah ini menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki daerah lain.
Apresiasi Komisi III DPR RI dan Capaian Nasional
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi memberikan apresiasi terhadap konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, keberadaan berbagai instansi dalam satu lokasi mampu memangkas proses birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
Ia menilai model pelayanan seperti ini layak menjadi contoh bagi daerah lain. Sebelumnya, prestasi Banjarbaru di bidang pelayanan publik juga telah diakui di tingkat nasional.
Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026. Banjarbaru menempati posisi ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai 87,960.
Melalui kunjungan ini, MPP Banjarbaru diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai percontohan birokrasi modern yang mengedepankan pelayanan prima, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat.
