BANJARMASIN — Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, memimpin langsung rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama mitra kerja eksekutif untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa dokumen perencanaan ini tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya di Rumah Banjar, Jumat (31/7/2026) sore.
Anggaran 2027 Harus Berorientasi pada Hasil, Bukan Sekadar Serapan
Dalam rapat tersebut, Supian HK mengapresiasi kesiapan seluruh perangkat daerah yang telah memaparkan program prioritas beserta kebutuhan anggarannya. Menurutnya, kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
Ia menekankan, penyusunan KUA-PPAS 2027 harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD nantinya diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan di Banua sekaligus mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Program Perangkat Daerah Wajib Terkait dengan Kebutuhan Warga
Banggar DPRD Kalsel tidak hanya menyoroti angka pagu anggaran. Mereka mendorong agar seluruh program yang diusulkan memiliki keterkaitan kuat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Supian HK.
Melalui pembahasan ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap arah pembangunan tahun 2027 dapat berjalan lebih terukur dan akuntabel. Target akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor pelayanan publik.
