BANJARMASIN — Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mendorong pemerintah provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 secara rasional dan tepat sasaran, tidak sekadar mengejar target belanja. Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, mengingatkan bahwa perencanaan yang matang menjadi kunci menghindari proyek mangkrak dan rendahnya serapan anggaran yang kerap terjadi.
Kehati-hatian di Tengah Keterbatasan Fiskal
Habib menekankan bahwa setiap usulan anggaran harus diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan, sehingga pemerintah daerah tidak boleh memaksakan program yang melampaui kemampuan keuangan.
"Penyusunan APBD harus dilakukan secara rasional, terukur, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Habib dalam keterangan yang diterima di Banjarmasin, belum lama ini.
Evaluasi Program Tahun Lalu Jadi Acuan
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan kebijakan anggaran tahun berikutnya. Langkah ini dinilai penting agar anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
Dengan persiapan yang baik, berbagai kendala seperti keterlambatan pekerjaan, rendahnya serapan anggaran, hingga proyek yang tidak selesai dapat diminimalkan. DPRD Kalsel, lanjutnya, akan terus mengawasi proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD 2027.
Target Akhir: Pelayanan Publik dan Pemerataan
Habib berharap anggaran daerah dapat menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut tiga indikator utama yang harus dicapai: peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen mengawal proses ini agar tidak ada program yang sekadar menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata bagi warga.
