TANAH LAUT — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turun langsung ke lapangan memastikan kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Rombongan yang dipimpin H. Jahrian itu menggelar diskusi tertutup dengan jajaran KPH Tanah Laut dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar seremonial. Sejumlah masukan konkret mengemuka, salah satunya soal distribusi peralatan pemadam yang dinilai belum merata di titik rawan.
Dalam diskusi tersebut, Komisi II menyoroti minimnya infrastruktur pendukung pemadaman. Anggota dewan mendorong agar penyediaan titik-titik pompa air diprioritaskan di kawasan yang selama ini langganan api.
“Kami ingin bersosialisasi, bertukar pendapat, dan berkolaborasi bagaimana tindakan pemerintah bersama DPRD serta masyarakat dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi perhatian bersama,” ujar Jahrian.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi catatan penting. Dukungan anggaran dan fasilitas bagi petugas di lapangan dinilai perlu diperkuat agar operasi penanggulangan tidak setengah-setengah.
“Kami mengharapkan adanya sistem yang terukur dan terkendali. Dukungan anggaran dan fasilitas juga perlu diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kepala KPH Tanah Laut, Heru Wibowo, menyambut baik kunjungan itu. Ia mengakui bahwa ketersediaan peralatan masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam pengendalian karhutla di wilayahnya.
“Kami berterima kasih kepada Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan perhatian terhadap KPH Tanah Laut dalam penanganan kebakaran. Kami berharap dukungan ini dapat membantu memperkuat kebutuhan peralatan dan anggaran demi menjaga kelestarian hutan kita,” ujar Heru.
Senada dengan itu, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Alif, menekankan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci. Menurutnya, upaya pencegahan tidak akan maksimal jika hanya bertumpu pada satu instansi.
Monitoring ini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Selatan. Terlebih, musim kemarau kerap membuat lahan gambut dan semak belukar di kawasan Tanah Laut rawan terbakar.