BANJARMASIN — Jejen, mantan Ketua KPU Kalsel, mengungkapkan bahwa dampak kekeringan sudah menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Dalam Temu Diskusi Publik Aktivis Sosial Banua di Gedung PWI Kalsel, Banjarmasin, Senin (24/8), ia menuturkan bahwa keluarganya yang sebelumnya tidak pernah membeli beras kini harus merogoh kocek untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Mulai bulan ini sudah mulai beli beras. Sejak saya lahir sampai sekarang, tidak pernah membeli beras. Ini sudah mulai membeli beras karena tidak ada yang panen,” katanya.
Berdasarkan data BPTPH Kalimantan Selatan, luas lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 6.691 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 hektare mengalami puso atau gagal panen. Adapun untuk komoditas jagung, kekeringan terjadi di lahan seluas 5,5 hektare dan belum dilaporkan adanya puso.
Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, mencapai 3.383 hektare. Disusul Kabupaten Barito Kuala seluas 1.919 hektare, Kabupaten Banjar 622 hektare, dan Kabupaten Tanah Bumbu 446 hektare. Kejadian puso tercatat di Barito Kuala seluas satu hektare dan Kota Banjarbaru seluas 0,3 hektare.
Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, menyebut potensi perluasan lahan terdampak masih terbuka lebar. Prediksi BMKG menunjukkan puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September, bahkan berpotensi lebih panjang akibat pengaruh El Nino.
“Seiring masih tingginya suhu udara dan belum turunnya hujan, kami memperkirakan luas dampak kekeringan masih berpotensi bertambah,” ungkapnya.
Kekeringan tak hanya mengancam areal tanam, tetapi juga lahan persemaian padi. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 275 kg persemaian terdampak, dengan 125 kg di antaranya puso. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan 150 kg persemaian terdampak, sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruh 125 kg persemaian yang terdampak dilaporkan puso.
BPTPH telah menginstruksikan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk memantau ketersediaan sumber air di kawasan persawahan. Koordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai Kementerian PU juga dilakukan untuk mengoptimalkan sistem pompanisasi.
Khusus di wilayah lahan pasang surut seperti Barito Kuala yang memiliki tingkat keasaman air tinggi, BPTPH mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif pengairan. Pemerintah juga berharap ada dukungan pelaksanaan hujan buatan untuk mengurangi dampak kekeringan.
Lestari mengimbau petani yang telah selesai panen agar tidak membakar sisa tanaman. Ia mendorong pengolahan lahan tanpa bakar dengan memanfaatkan jerami sebagai kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah.
“Kami mengajak petani untuk tidak membakar jerami setelah panen. Jerami dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos melalui pengolahan lahan tanpa bakar sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah,” paparnya.
Jejen menilai persoalan kekeringan telah bergeser dari sekadar masalah lingkungan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Jika tidak segera diantisipasi, penurunan produksi padi dapat berlanjut dan mengganggu ketersediaan beras di Kalsel.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak menunggu dampak kekeringan semakin parah sebelum mengambil tindakan. Prakiraan cuaca dan kondisi iklim yang dapat diketahui lebih awal seharusnya menjadi dasar untuk bergerak cepat, bukan reaktif.