BATULICIN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu mencatat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjangkau area seluas 52,25 hektare. Luasan itu berasal dari 29 kejadian yang tersebar di sejumlah kecamatan selama musim kemarau tahun ini.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, mengungkapkan bahwa wilayah dengan insiden terbanyak berada di Kecamatan Batulicin. Dari 14 kejadian di sana, sekitar 14 hektare dari total 30 hektare lahan terdampak berhasil ditangani.
Kecamatan Kusan Tengah menyusul dengan 10 kejadian karhutla. Luas lahan yang terbakar di wilayah ini mencapai sekitar 28 hektare, dan delapan hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan.
Adapun masing-masing satu kejadian tercatat di Kecamatan Simpang Empat, Mentewe, dan Kusan Hulu. Sulhadi menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir aksi pembakaran lahan yang disengaja.
"Kami telah berusaha maksimal dalam menangani karhutla yang terjadi di Bumi Bersujud selama musim kemarau tahun ini. Kami tidak main-main. Jika ada yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan, akan diproses secara hukum," tegas Sulhadi, Senin.
Penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Personel yang terlibat antara lain BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Satpol PP, Tim Rescue PT Jhonlin, aparat desa, dan relawan.
Selain pemadaman di lapangan, petugas juga memantau 35 titik panas (hotspot) yang terdeteksi melalui aplikasi Sipongi. Titik tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Kusan Tengah, Bintang, dan Teluk Kepayang.
Sulhadi menjelaskan, data hotspot dari aplikasi tersebut tetap perlu diverifikasi langsung di lapangan. Sebab, tingkat keakuratannya sekitar 80 persen sehingga tidak seluruh titik panas dipastikan merupakan karhutla.
"Pada kasus sebelumnya, saat dicek ke lokasi, sumber panas ternyata bukan hanya karhutla, melainkan dari pantulan panas seng atap rumah hingga warga yang membakar sampah," pungkasnya.
Secara akumulatif, luas lahan yang terdampak karhutla di Tanah Bumbu tercatat mencapai 100,75 hektare. Menurut Sulhadi, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Selatan.