PELAIHARI — Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 digelar di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, selama tiga hari, 13–15 November 2026. Kegiatan yang digagas Habib Hamid Bahasyim itu tidak berhenti pada penyampaian materi regulasi. Forum tersebut dibuka sebagai ruang dialog antara wakil rakyat dan warga.
Dalam diskusi, warga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kendala yang dihadapi ketika mengurus dokumen kependudukan. Keluhan terbanyak menyangkut KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil.
Mengapa Sosialisasi Perda Ini Dianggap Penting
Habib Hamid menilai sosialisasi peraturan daerah penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pemahaman itu dinilai menjadi dasar bagi warga untuk menuntut pelayanan yang layak.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait meningkatkan kualitas pelayanan. Cakupan yang diminta diperbaiki meliputi penyederhanaan prosedur, kecepatan proses, transparansi, hingga kepastian hukum.
Perda Diminta Tidak Berhenti sebagai Aturan Tertulis
Menurut Habib Hamid, Perda harus memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti sebagai aturan tertulis. Ia berharap seluruh masyarakat memperoleh hak administrasi kependudukan tanpa terkendala persoalan birokrasi.
Harapan itu menyasar persoalan yang kerap dikeluhkan warga di daerah: urusan dokumen yang berlarut, prosedur berbelit, dan ketidakjelasan biaya. Melalui forum sosialisasi, keluhan semacam itu dikumpulkan untuk diteruskan ke instansi pelayanan.
Kendala Warga Jadi Bahan Masukan ke Pemda
Dialog dalam sosialisasi menghasilkan daftar persoalan pelayanan administrasi kependudukan dari warga Kecamatan Kurau. Masukan tersebut menjadi bahan bagi anggota DPRD Kalsel untuk mendorong perbaikan di tingkat kabupaten.
Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi rujukan dalam kegiatan ini. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk hak warga atas dokumen kependudukan.
Sosialisasi berlangsung tiga hari di Desa Padang Luas. Selain materi regulasi, agenda mencakup tanya jawab langsung antara warga dan wakil rakyat.