BANDUNG — Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Bale Pasundan, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (20/11/2026) pagi, dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Ferry Irwandi. Forum bertema "Penguatan Sinergi Pemulihan dan Mitigasi Risiko Iklim Guna Memperoleh Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan" itu dihadiri pejabat kementerian dan lembaga serta para sekretaris daerah se-Kalimantan.
Di hadapan forum, Syarifuddin memaparkan tiga usulan utama: penambahan kuota beras SPHP, evaluasi HET beras premium, dan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kalsel. Ketiganya disampaikan sebagai jalan keluar dari tekanan harga yang sudah berlangsung lama.
Harga Beras Premium Rp17.500 per Kilogram, Melampaui HET Rp15.400
Persoalan beras menjadi perhatian utama dalam paparan Syarifuddin. Harga beras premium di Kalsel mencapai Rp17.500 per kilogram, di atas HET yang ditetapkan Rp15.400 per kilogram.
Angka inflasi beras 12,13 persen menempatkan Kalsel jauh di atas rata-rata Kalimantan. Syarifuddin menilai penanganan mesti mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemprov Kalsel telah melaksanakan operasi pasar di 433 titik. Penyaluran beras SPHP mencapai 137,9 persen dari target, sementara sistem deteksi dini harga beroperasi sejak 1 Juli 2026.
Desember 2026 hingga Februari 2027: Masa Rawan Pasokan
Kalimantan Selatan akan melewati sejumlah periode yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan. Momen 5 Rajab di Sekumpul, Martapura, pada pertengahan Desember 2026 diperkirakan mendatangkan jemaah dalam jumlah besar.
Setelah itu, daerah memasuki masa paceklik pada Januari hingga Februari 2027 sebelum panen raya pada Maret 2027. Pemprov Kalsel mengusulkan tambahan kuota beras SPHP untuk periode Desember 2026 hingga Februari 2027 yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Tambahan pasokan itu diharapkan memprioritaskan beras pera sesuai preferensi konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan. Syarifuddin juga meminta evaluasi HET beras premium dengan mempertimbangkan struktur biaya logistik di luar Pulau Jawa.
Pelabuhan Trisakti dan Produktivitas Padi 4,06 Ton per Hektare
Percepatan pemulihan fasilitas alat bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin turut disorot. Kerusakan fasilitas tersebut dinilai berpotensi menghambat distribusi pasokan antarpulau, terutama menjelang masa paceklik.
Di sisi produksi, produktivitas padi Kalsel pada 2025 tercatat 4,06 ton per hektare, masih di bawah rata-rata nasional 5,32 ton per hektare. Karakteristik lahan rawa dan gambut membuat sebagian besar lahan hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.
Risiko iklim turut memperberat sektor pertanian. Pada musim kemarau tahun ini, 14.447 hektare lahan sawah terdampak kekeringan, dengan 7.452 hektare di antaranya mengalami puso. Kabupaten Tanah Laut dan Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar.
Sumur Bor hingga Bendungan Riam Kiwa: Dukungan Pusat yang Diminta
Pemprov Kalsel mengharapkan dukungan pemerintah pusat memperkuat tata kelola air melalui pembangunan sumur bor, embung, irigasi perpipaan dan perpompaan. Percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Kusan Hulu, dan Pancur Hanau juga masuk daftar usulan.
Dari Kementerian Pertanian, daerah meminta dukungan pengembangan dan pemuliaan varietas padi lokal pera agar lebih produktif. Penyediaan alat dan mesin pertanian untuk kegiatan prapanen maupun pascapanen serta perluasan penangkaran benih lokal unggul juga diusulkan.
Syarifuddin menekankan pentingnya peningkatan literasi iklim bagi petani melalui program Sekolah Lapang Iklim. Program itu dinilai membantu petani memahami prakiraan cuaca dan menyesuaikan jadwal tanam, khususnya menghadapi potensi kekeringan tahun mendatang.
Kalsel mengusulkan alokasi program Sekolah Lapang Iklim pada 2027 di sejumlah sentra produksi padi dan cabai, termasuk Kabupaten Barito Kuala. Usulan-usulan tersebut kini menunggu pembahasan lanjutan di tingkat pusat.