BANJARBARU — Wakil Ketua I DPRD Banjarbaru Neni Hendriyawaty menyebut pengusulan Raperda itu dilatarbelakangi belum adanya aturan khusus di tingkat daerah yang mengatur pencegahan dan penanganan perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Payung hukum dibutuhkan agar pemerintah daerah punya landasan dalam pembinaan, pencegahan, hingga penegakan aturan.
Pembahasan raperda dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Penandatanganan nota kesepakatan bersama Propemperda 2027 digelar di Ruang Sidang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru.
Kekhawatiran Orang Tua dan Sekolah Jadi Pertimbangan
Kekhawatiran orang tua, tokoh agama, dan lembaga pendidikan terhadap penyebaran informasi dan konten LGBT melalui media sosial, lingkungan sekolah, maupun ruang publik turut menjadi pertimbangan. Neni menilai persoalan itu berkaitan dengan sejumlah masalah sosial lain, seperti perundungan, pergaulan bebas, pornografi, hingga risiko penyakit menular seksual.
"Regulasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan konten maupun perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila," kata Neni saat diwawancara di ruang kerjanya pasca rapat paripurna.
Tuntutan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan norma kesusilaan di ruang publik juga disebut memperkuat urgensi regulasi. Taman, sekolah, kampus, dan tempat umum lain masuk dalam perhatian penyusunan rancangan.
Isi Raperda: Pencegahan hingga Sanksi
Neni menjelaskan, regulasi itu nantinya mengatur langkah pencegahan, pembinaan, pemberian sanksi, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharapkan memiliki tanggung jawab lebih terarah dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat, khususnya anak dan remaja.
"Kita ingin dari regulasi ini terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai langkah pencegahan, pembinaan, pemberian sanksi, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Sebagai raperda usul inisiatif DPRD, rancangan tersebut selanjutnya melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum dapat ditetapkan menjadi Perda.
88 Kasus HIV/AIDS di Banjarbaru Sepanjang 2025
Data sepanjang 2025 mencatat 88 kasus penderita HIV/AIDS di Kota Banjarbaru. Penyebabnya didominasi hubungan sesama jenis dan pergaulan bebas. Data dihimpun dari 10 puskesmas dan 9 rumah sakit di kota itu.
Angka tersebut menjadi salah satu konteks yang mendorong dewan mempercepat pembahasan payung hukum di tingkat daerah. DPRD menargetkan rancangan masuk Propemperda Tahun Anggaran 2027.