Pencarian

Mentan Amran Tindak Lanjuti 340 Aduan Beras-Pupuk, Ancam Cabut Izin

Senin, 09 November 2026 • 08:38:01 WIB
Mentan Amran Tindak Lanjuti 340 Aduan Beras-Pupuk, Ancam Cabut Izin
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima 340 aduan dugaan pelanggaran sektor pangan melalui kanal Lapor Pak Amran dalam dua minggu terakhir.

KALIMANTAN SELATAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima 340 laporan dugaan pelanggaran sektor pangan melalui kanal Lapor Pak Amran dalam dua minggu terakhir. Laporan itu mencakup pengoplosan beras SPHP, penyalahgunaan pupuk, penjualan alsintan bantuan, hingga persoalan program cetak sawah. Amran berjanji menindak seluruh pelaku hingga ke akar, termasuk mencabut izin dan memproses pidana.

Paragraf pembuka: Kanal pengaduan Lapor Pak Amran menampung laporan masyarakat soal praktik curang di rantai pangan. Dari 340 aduan yang masuk, Kementerian Pertanian menyatakan tidak akan berhenti pada kasus yang sudah terungkap. Amran meminta pelaku yang belum dilaporkan segera menghentikan praktiknya sebelum aparat bergerak.

Modus Pengoplosan Beras SPHP

Amran membeberkan sejumlah cara yang dipakai oknum untuk menyimpangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras dibawa ke penggilingan untuk digiling ulang, lalu dikemas kembali memakai karung berbeda.

Modus lain: muatan dibongkar di lokasi tersembunyi untuk mengganti karung dan identitas produk. Praktik itu membuat beras bersubsidi kehilangan jejak asal-usulnya di pasar.

Alsintan Bantuan Negara Tidak Boleh Dijual

Pemerintah menyalurkan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara gratis ke daerah. Amran menegaskan bantuan itu tidak untuk diperjualbelikan. Kementerian kini melacak penyimpangan alsintan di seluruh Indonesia.

"Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).

Ia menyebut penindakan akan melibatkan aparat hingga tingkat Bhabinkamtibmas dan Polsek. Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti lewat surat dan rapat koordinasi.

Ancaman Cabut Izin hingga Pidana

Amran menyatakan 340 laporan yang masuk pasti dikejar. Sanksi yang disiapkan bukan hanya teguran, melainkan pencabutan izin, penutupan usaha, dan proses pidana.

"Ada laporan, 2 minggu ini masuk 340 laporan. Kita tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. 340 pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana," kata Amran.

Ia mengapresiasi kerja kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah membantu menindak pelanggaran di sektor pangan.

Identitas Pelapor Dijamin Aman

Masyarakat yang melapor mendapat jaminan perlindungan identitas. Amran berjanji tidak mempublikasikan nama maupun alamat pelapor.

"Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan," jelasnya.

Meski begitu, ia meminta laporan dilengkapi alamat lengkap dan foto agar bisa ditindaklanjuti cepat. Laporan yang minim bukti menyulitkan aparat turun ke lokasi.

Penutup: Gelombang aduan dalam dua minggu menunjukkan persoalan tata niaga pangan masih membuka ruang bagi oknum. Bagi petani dan konsumen, kecepatan tindak lanjut Kementerian Pertanian akan menentukan apakah bantuan alsintan dan beras SPHP benar-benar sampai tanpa potongan.

Follow kalselonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: finance.detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks