KALIMANTAN SELATAN — Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 yang membuka jalur baru penagihan piutang negara, termasuk sisa hak tagih BLBI senilai Rp 2,61 triliun dari PT Timor Putra Nasional. Regulasi ini memungkinkan negara langsung mengambil alih aset jaminan penunggak untuk kepentingan publik, tanpa harus menunggu lelang yang kerap sepi peminat.
Kementerian Keuangan menerbitkan PP 4/2026 sebagai perubahan atas PP 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Aturan anyar tersebut merombak mekanisme pendayagunaan barang jaminan agar tidak sekadar bergantung pada proses lelang.
Selama ini, penjualan aset sitaan BLBI bernilai jumbo kerap menemui jalan buntu karena minim peminat. Salah satu yang paling menonjol adalah aset jaminan terkait utang PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Dengan PP 4/2026, utang tersebut bisa dilunasi melalui skema pengambilalihan aset oleh negara. Aset itu nantinya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan fasilitas umum.
Empat Bidang Tanah Karawang dan Tiga Kali Lelang Gagal
Total kewajiban PT TPN kepada pemerintah mencapai sekitar Rp 2,61 triliun. Pemerintah menyita empat bidang tanah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare pada 2021, setelah upaya penagihan tidak membuahkan penyelesaian.
Keempat bidang tanah itu berada di Desa Kamojing, Kalihurip, dan Cikampek Pusaka. Aset tersebut terdaftar atas nama PT KIA Timor Motors dan PT Timor Industri Komponen.
Setelah disita, pemerintah berupaya menjual aset melalui lelang. DJKN mencatat sudah tiga kali lelang digelar sejak 2022 tanpa satu pun pembeli:
- Lelang pertama 12 Januari 2022 dengan harga limit Rp 2,42 triliun — tidak laku
- Lelang kedua dengan harga diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun — tidak laku
- Lelang ketiga 17 Juni 2022 dengan harga limit Rp 2,064 triliun — tetap tanpa pembeli
DJKN mengidentifikasi tingginya harga dan anggapan bahwa aset tersebut sulit dimanfaatkan menjadi penyebab lelang berulang kali gagal. Jalur lelang inilah yang kini dilengkapi skema pengambilalihan aset oleh negara.
Opsi Pemanfaatan: Sewa hingga Hibah ke Pemda
Setelah aset jaminan resmi beralih status menjadi kekayaan negara, pemerintah menyiapkan beberapa opsi pemanfaatan. Mengacu pada PMK 154/PMK.06/2020 yang diubah melalui PMK 230/PMK.06/2022 serta PMK 170/2023, aset-aset tersebut tidak melulu harus dijual.
Pemerintah dapat menyewakan aset sitaan, menetapkannya sebagai aset operasional kementerian atau lembaga, hingga menghibahkannya kepada pemerintah daerah. Opsi terakhir dinilai paling cepat mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
DJKN Perkuat Pengawasan Lintas Instansi
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menegaskan pihaknya akan mengawal eksekusi aturan dengan memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas lembaga.
"DJKN terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi, mengoptimalkan pertukaran data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi agar pengurusan piutang negara semakin efektif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum," kata Evita dalam keterangan resmi.
Menurut Evita, penagihan piutang negara bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan. Strategi yang ditempuh disesuaikan dengan kondisi penanggung utang serta status hukum dan fisik aset yang dijaminkan.
LMAN Belum Terima Penyerahan Aset Tommy Soeharto
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyatakan belum menerima penyerahan aset sitaan terkait kasus BLBI milik Tommy Soeharto. Lahan seluas sekitar 124 hektare di Karawang itu masih berada di bawah pengelolaan DJKN.
Direktur Utama LMAN Meirijal Nur mengatakan instansinya belum mendapatkan penugasan untuk mengelola aset tersebut. Meski demikian, LMAN menyatakan siap menerima pengelolaan apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya.
"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN, ya, karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini," kata Meirijal dalam konferensi pers di Jakarta.
Meirijal menegaskan LMAN tidak membedakan aset berdasarkan siapa pihak yang sebelumnya memiliki atau berkaitan dengan aset tersebut. Lembaganya akan mengoptimalkan aset negara yang dipercayakan untuk dikelola.
"Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, dan kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara," katanya.
Apa Artinya bagi Keuangan Negara
PP 4/2026 memberi pemerintah ruang gerak lebih luas untuk menuntaskan piutang macet yang menumpuk, tanpa terikat siklus lelang yang tak kunjung menghasilkan pembeli. Bagi pasar properti dan investor aset sitaan, skema baru ini membuka peluang akuisisi langsung dari negara dengan mekanisme yang lebih pasti.
Namun, efektivitas aturan tetap bergantung pada kecepatan proses peralihan status aset dan kesiapan kementerian atau pemerintah daerah sebagai penerima manfaat. Sisa hak tagih BLBI lainnya juga menanti perlakuan serupa.