BANJARMASIN — Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesepakatan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI, dan Polri.
Penandatanganan digelar di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat perbaikan jembatan yang berada di luar kewenangan nasional, yang kerap menjadi kendala mobilitas warga di daerah.
Alasan Tanah Bumbu Dipilih sebagai Pilot Project
Bupati Andi Rudi Latif menyebut kesepakatan bersama ini menjadi langkah penting dalam membuka akses jalan yang selama ini terhambat oleh kondisi jembatan yang tidak layak. Ia menilai pilot project ini akan menjadi contoh penanganan infrastruktur yang melibatkan banyak pihak.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam kesepakatan ini dinilai mempercepat proses perbaikan, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena kondisi geografis. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, penanganan jembatan non-nasional diharapkan tidak lagi terbengkalai.
Sinergi Lintas Sektor untuk Infrastruktur Daerah
Model kolaborasi ini menggabungkan kewenangan pemerintah pusat, pemprov, pemkab, serta dukungan personel dan logistik dari TNI dan Polri. Pendekatan seperti ini belum pernah diterapkan sebelumnya untuk kategori jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan.
Kesepakatan ini sekaligus menjawab keluhan warga yang kerap kesulitan mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok saat jembatan rusak. Percepatan perbaikan difokuskan pada titik-titik yang memiliki dampak ekonomi paling besar bagi masyarakat sekitar.
Tindak Lanjut Setelah Penandatanganan
Setelah kesepakatan diteken, langkah berikutnya adalah pendataan awal kondisi jembatan di sejumlah kabupaten yang masuk kategori prioritas. Pemkab Tanah Bumbu akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menentukan jembatan mana yang paling mendesak untuk diperbaiki lebih dulu.
Tidak ada angka pasti jumlah jembatan yang akan ditangani dalam pilot project tahap pertama yang disebutkan dalam kesepakatan. Namun, skema pembiayaan dan pembagian tugas antarinstansi telah disepakati bersama oleh seluruh pihak yang menandatangani dokumen tersebut.
