PELAIHARI — Program bedah rumah di Kabupaten Tanah Laut memasuki babak krusial di semester kedua. Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto memastikan progres pembangunan 512 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini berjalan sesuai rencana dengan turun langsung ke lapangan.
Lokasi yang disasar kali ini adalah Desa Asri Mulya, Kecamatan Jorong. Dalam kunjungan itu, Rahmat didampingi Kepala Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan, dan Lingkungan Hidup (DKPRLH) Tala, Gusti Dwi Erzandi.
Angka 2.572 RTLH Jadi Pekerjaan Rumah Besar
Data terbaru menunjukkan masih ada 2.572 rumah tidak layak huni yang tersebar di Tanah Laut. Angka ini yang menjadi dasar pemerintah daerah menetapkan target perbaikan minimal 500 unit setiap tahunnya.
"Di Tanah Laut masih ada 2.572 rumah tidak layak huni. Maka setiap tahunnya kami melaksanakan perbaikan minimal 500 unit. Tahun ini ada 512 rumah yang kami laksanakan perbaikannya," ujar Rahmat di lokasi peninjauan.
Dengan target 512 unit pada 2026, pemerintah kabupaten berupaya mempercepat pengentasan permukiman kumuh dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pengecekan Material dan Dialog dengan Penerima Manfaat
Dalam peninjauan tersebut, Rahmat tidak sekadar melihat perkembangan fisik bangunan. Ia memeriksa kualitas material yang digunakan serta berdialog langsung dengan warga penerima bantuan.
Pengecekan detail ini dinilai penting karena program telah berjalan memasuki semester kedua. Artinya, waktu pengerjaan yang tersisa semakin terbatas dan risiko keterlambatan harus diminimalisir.
"Saya mencoba mengecek langsung ke tiap rumah sejauh mana progresnya dan bagaimana kemanfaatannya bagi masyarakat," kata bupati.
Bantuan Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Seremonial
Rahmat menegaskan bahwa program bedah rumah ini merupakan wujud kehadiran negara untuk warga yang membutuhkan. Ia meminta agar proses verifikasi penerima manfaat benar-benar akurat sehingga bantuan tidak salah sasaran.
"Bantuan ini harus tepat sasaran dan kualitasnya benar-benar layak huni. Ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk masyarakat," pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius menuntaskan persoalan hunian layak di Tanah Laut, bukan hanya menjadikannya program seremonial tahunan.
