JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan kenaikan BI Rate tidak berdampak pada bunga KPR bersubsidi FLPP yang tetap dipertahankan 5 persen flat hingga akhir masa kredit. Keputusan ini diambil untuk menjaga akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar dalam keterangan yang dikutip dari suara.com, Sabtu (20/6/2026).
Skema Bunga Tetap, Cicilan Tak Terpengaruh Gejolak Pasar
Dengan skema bunga tetap, cicilan rumah subsidi tidak akan melonjak meskipun suku bunga pasar berubah. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi calon pembeli rumah subsidi yang kerap khawatir dengan fluktuasi bunga kredit perbankan.
Selain mempertahankan bunga rendah, pemerintah juga memastikan rencana perpanjangan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun tetap berjalan. Maruarar menyebut pembahasan mengenai tenor panjang telah dilakukan secara intensif dan siap diterapkan sesuai regulasi yang berlaku.
“Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Realisasi FLPP 2026 Capai 78 Ribu Unit, Target 350 Ribu Rumah Subsidi
Kementerian PKP juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang 2026. Dari target pembangunan dan pembiayaan sebanyak 350.000 unit rumah subsidi, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Untuk mendukung target tersebut, Maruarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas berbagai langkah strategis percepatan pembangunan dan pembiayaan perumahan nasional.
Aset Rusun BUMN hingga Program Gentengisasi
Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah mulai mengoptimalkan aset rumah susun milik BUMN sebagai alternatif penyediaan hunian bagi masyarakat. Pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki perusahaan pelat merah menjadi salah satu agenda penting dalam rapat tersebut sebagai bagian dari strategi pemanfaatan aset negara secara produktif.
Di sisi lain, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat turut memperoleh dukungan dari sektor perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
