KALIMANTAN SELATAN — Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif impor pada awal tahun ini menjadi angin segar bagi perusahaan, tetapi tidak bagi konsumen. Sony dan Microsoft sama-sama tercatat bakal menerima pengembalian dana dari pemerintah AS, namun menolak untuk meneruskannya kepada para pembeli yang sempat membayar harga konsol lebih mahal.
Kedua perusahaan ini sebelumnya menaikkan harga PlayStation 5 dan Xbox pada 2025 sebagai respons atas kebijakan tarif tersebut. Kini, gugatan dari konsumen di California dan Washington State menuntut agar selisih harga yang mereka bayarkan dikembalikan.
Dalam laporan kepada investor pada Juli lalu, Sony mengungkapkan ekspektasi penerimaan dana sebesar USD 508 juta (sekitar Rp 7,9 triliun) dari pemerintah AS, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk divisi PlayStation.
Di sisi lain, Microsoft juga disebut akan menerima pengembalian dana serupa, meski nominal pastinya tidak dipublikasikan secara terbuka.
Menghadapi gugatan konsumen, tim kuasa hukum Sony berdalih bahwa membayar harga pasar yang wajar untuk barang konsumsi sukarela tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian hukum. Perusahaan tersebut juga berupaya agar gugatan ditolak sebelum berkembang menjadi class-action.
Sementara itu, Microsoft menggunakan argumen serupa. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa pembeli Xbox telah mendapatkan apa yang ia bayar sesuai harga yang diiklankan, dan tuduhan mengenai "struktur biaya Microsoft" dianggap tidak memiliki dasar bukti yang cukup.
"There is nothing unjust about Plaintiff purchasing an Xbox at an advertised price and getting exactly what he paid for - regardless of whatever theory he devised months later about Microsoft's cost structure."
Frustrasi konsumen muncul karena perusahaan diuntungkan dua kali: sekali dari penjualan konsol dengan harga tinggi, dan sekali lagi saat refund tarif cair dari pemerintah. yang menjadi catatan, baik Sony, Microsoft, maupun Nintendo—yang menghadapi gugatan serupa—belum ada satu pun yang menurunkan harga konsol pasca putusan pengadilan.
Menariknya, saat menaikkan harga, tidak satu pun dari ketiga perusahaan ini secara eksplisit menyebut tarif sebagai penyebabnya. Sony beralasan pada "lingkungan ekonomi yang menantang" saat menaikkan harga PS5, sementara Microsoft menyebut "kondisi pasar dan biaya pengembangan yang meningkat".
Pola yang sama terjadi pada Nintendo. Perusahaan asal Kyoto itu juga menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan selisih tarif kepada konsumen yang membeli Switch dengan harga lebih tinggi. Hingga kini, belum ada hakim yang memenangkan argumen dari salah satu dari tiga raksasa konsol tersebut.
Di tengah kontroversi ini, sebagian pengembang justru memilih transparan. Playdate maker Panic mengumumkan akan mengembalikan selisih harga bagi siapa saja yang membeli konsol handheld mereka selama periode tarif berlangsung. Produsen pendingin PC asal Jerman, Arctic, juga berjanji melakukan hal yang sama dan memangkas harga produknya untuk sementara waktu.
Gugatan terhadap Sony, Microsoft, dan Nintendo masih berjalan, dan keputusan pengadilan akan menentukan apakah perusahaan platform wajib berbagi refund dengan konsumen atau tidak. Bagi gamer, kasus ini menjadi preseden penting soal transparansi harga di industri.