Proyek strategis Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mencatat progres fisik 68,2 persen dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun dan ditargetkan rampung pada 2028. Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menandatangani adendum Nota Kesepakatan Bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur krusial ini, termasuk memecah pengerjaan jalan pendekat agar bisa diselesaikan lebih cepat.
KOTABARU — Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut di Kalimantan Selatan memasuki babak percepatan baru. Pemerintah pusat dan daerah sepakat melakukan penyesuaian melalui adendum nota kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli.
Langkah ini diambil untuk memecah tanggung jawab pengerjaan jalan pendekat. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan menangani sisi Batu Licin, sementara sisi Kotabaru menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
"Penyelesaian untuk jalan pendekat bisa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di sisi Batu Licin, dan di sisi Kotabaru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan tersebut," kata Roy Rizali Anwar di Banjarmasin, Selasa.
Adendum yang sama turut mencakup pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer. Proyek ini digarap dengan skema pendanaan ganda: APBN Kementerian PU untuk 42 kilometer senilai Rp1,2 triliun dan APBD untuk 33 kilometer dengan anggaran Rp868 miliar.
Hingga saat ini, lingkup APBN baru mengerjakan 6,4 kilometer dengan sisa kebutuhan anggaran Rp1,02 triliun. Adapun lingkup APBD telah membangun 12 kilometer dan memerlukan Rp760 miliar untuk menuntaskan sisa 21 kilometer. Total kekurangan dana yang harus dipenuhi mencapai Rp1,8 triliun.
Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa dokumen kesepakatan bukanlah tujuan akhir. Setelah ditandatangani, seluruh pihak harus segera menyusun rencana kerja operasional agar proyek benar-benar terealisasi di lapangan.
"Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat," ungkapnya.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyampaikan bahwa jembatan ini telah lama dinantikan masyarakat. Kehadirannya dinilai bakal memperlancar akses transportasi darat sekaligus memangkas biaya logistik kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
"Ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita, dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses," paparnya.
Selain jembatan penghubung, adendum juga mencakup perbaikan alinyemen pada Koridor Banjarbaru-Mentewe agar konektivitas antardaerah di Kalimantan Selatan semakin optimal.