TANAH BUMBU — Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani itu turut didampingi sejumlah anggota Komisi I DPRD setempat, yakni Ernawati, Irin, M. Dodi Trunur Rizky, Makhruri, Sarniah, dan Nur Khalifah. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan, Abdul Rahim.
Andrean menyebutkan, kesepuluh kepala sekolah yang hadir berasal dari berbagai kecamatan di Tanah Bumbu. Mereka adalah Kepala SMAN 1 Simpang Empat Abdul Rokhim, Kepala SMAN 1 Kusan Hilir Wahidah, Kepala SMAN 1 Batulicin Muraqibuddin, Kepala SMAN 2 Simpang Empat Bukhori, dan Kepala SMAN 1 Angsana Maryudi.
Selain itu, turut hadir Kepala SMAN 1 Mantewe Jamalluddinnor, Kepala SMAN 1 Sungai Loban Akhmad Supianor Fajeri, Kepala SMAN 1 Satui Ahmadillah, Kepala SMAN 1 Karang Bintang Muhammad Abduh, serta Kepala SMAN 1 Kusan Hulu Faisal Anwar.
Andrean menegaskan bahwa inisiatif ini lahir karena adanya peralihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dari kabupaten ke provinsi. DPRD hadir untuk menjembatani kebutuhan sekolah agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi.
“DPRD hadir untuk menjembatani kebutuhan sekolah agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi. Harapannya berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dapat segera memperoleh solusi,” ujarnya di Batulicin, Senin.
Dengan adanya koordinasi ini, ia berharap berbagai kebutuhan sekolah di Tanah Bumbu dapat segera ditindaklanjuti. Dampaknya, kualitas layanan pendidikan di daerah tersebut diharapkan terus meningkat.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tanah Bumbu yang juga menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Batulicin, Muraqibuddin, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, pertemuan seperti ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyuarakan kebutuhan secara langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
“Langkah DPRD ini sangat kami apresiasi karena memberikan ruang bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada Disdikbud Provinsi,” kata Muraqibuddin.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi semakin kuat sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih cepat,” sambungnya.