BANJARBARU — Memadamkan api ternyata hanya setengah dari pekerjaan berat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Pemerintah kini mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun sejumlah sumur bor dengan kedalaman mencapai 40 hingga 50 meter sebagai sumber air alternatif, memastikan lahan yang telah terbakar tidak mudah kembali menyala.
Langkah ini diambil menyusul fakta di lapangan yang menunjukkan petugas masih kesulitan mendapatkan air untuk proses pembasahan lahan, terutama di area gambut yang rawan api muncul kembali dari dalam tanah.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan sumur bor bukan sekadar wacana. Anggaran telah dialokasikan dan eksekusi akan segera dilakukan di titik-titik yang dinilai paling membutuhkan pasokan air.
"Kita insya Allah akan membangun beberapa sumber bor ke bawah, mungkin sampai 40-50 meter ke bawah dan itu adalah sumber air. Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk itu karena memang faktanya harus ada sumber bor," katanya di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, kondisi lahan yang tetap basah adalah kunci utama mencegah meluasnya kebakaran. Setelah api padam, area tersebut tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Pembasahan berkelanjutan menjadi tameng pertahanan terakhir melawan potensi titik api baru.
Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya mengandalkan satu institusi. Jumhur menekankan sinergi lintas sektor menjadi modal utama dalam operasi darat kali ini.
"Sekarang semua bekerja keras, berkolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, kementerian dan lembaga, TNI, Polri. Memastikan supaya api itu mati. Setelah mati dipastikan harus tetap basah," ujarnya.
Di sisi lain, dampak kabut asap terhadap warga juga menjadi perhatian serius. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas diinstruksikan bergerak aktif mengantisipasi gangguan pernapasan akibat paparan asap. Langkah ini diambil agar dampak kesehatan masyarakat bisa diminimalisir di tengah musim kemarau.
Meski penanganan masih terus berlangsung, data sementara menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat luas lahan terbakar pada 2026 berada di kisaran 8 ribu hektare—jauh di bawah angka kebakaran besar pada 2023 yang mencapai sekitar 190 ribu hektare.
"Kita berharap tidak sampai atau jauh dari angka itu. Artinya ada keberhasilan kerja-kerja mitigasi sebelum bencana," pungkas Jumhur.
Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari edukasi dini kepada petani dan masyarakat sekitar hutan, yang kini mulai meninggalkan praktik membakar lahan untuk membuka area pertanian baru. Meski begitu, kewaspadaan tetap dijaga ketat hingga musim kemarau benar-benar usai.