BANJARBARU — Angka inflasi Kalimantan Selatan mulai menunjukkan tren melandai. Berdasarkan data terbaru, laju inflasi tahunan tercatat 4,28 persen, turun sekitar 0,2 poin dari posisi bulan sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal awal bahwa tekanan harga di tingkat konsumen perlahan mereda, meskipun sejumlah komoditas masih menyumbang andil yang cukup besar.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menyebut kondisi ini perlu dijaga dengan penguatan langkah pengendalian di lapangan. Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Command Center Kalsel di Banjarbaru, Selasa (18/8/2026).
Jika dirinci berdasarkan kontribusinya terhadap inflasi tahunan, emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar dengan andil sekitar 1,06 persen. Disusul komoditas beras yang juga memberikan tekanan terhadap laju inflasi di provinsi ini.
Namun, Eddy menegaskan bahwa ruang intervensi pemerintah daerah terhadap dua komoditas tersebut berbeda. Fluktuasi harga emas perhiasan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar global, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) juga bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, fokus utama jajaran pemerintah daerah diarahkan pada komoditas yang bisa dikendalikan dari hulu, yaitu pangan.
Untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait menggencarkan Gerakan Pangan Murah serta operasi pasar. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok sekaligus menekan harga di tingkat pedagang dan konsumen akhir.
"Intervensi lebih kami arahkan pada ketersediaan dan stabilitas harga pangan," ujar Eddy Elminsyah Jaya. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar gejolak harga tidak kembali memberi beban tambahan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Operasi pasar dan pangan murah dinilai efektif menjadi jembatan antara produsen dan konsumen, terutama saat terjadi lonjakan harga di pasar tradisional. Dengan adanya kegiatan ini, warga bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Dibutuhkan sinergi antara kabupaten/kota untuk memastikan distribusi pangan lancar dan tidak ada disparitas harga yang mencolok antarwilayah.
Melalui rapat koordinasi yang digelar secara virtual tersebut, setiap daerah diminta melaporkan perkembangan harga dan langkah konkret yang telah dijalankan. Data ini menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya, termasuk penentuan lokasi dan jadwal operasi pasar di pekan-pekan mendatang.