BANJARMASIN — Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada APBD 2026 masih jauh dari target proporsional waktu. Hingga 19 Juli 2026, baru Rp4,89 triliun terserap dari pagu Rp9,93 triliun, setara 49,30 persen. Padahal, idealnya di pertengahan Juli realisasi sudah di kisaran 55 persen.
Banggar menyoroti rendahnya realisasi Belanja Modal yang baru mencapai 39,27 persen dari pagu Rp2,80 triliun. Komponen strategis seperti Belanja Modal Tanah nyaris tak bergerak: baru terealisasi 0,03 persen dari anggaran Rp105,2 miliar. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru 5,30 persen dari pagu Rp885,2 miliar.
"Anggaran sudah tersedia, tetapi realisasinya nyaris tidak bergerak. Kalau pembangunan gedung pemerintah dan pengadaan tanah saja belum berjalan, bagaimana proyek-proyek lain bisa selesai tepat waktu? Yang dirugikan tentu masyarakat," ujar Bang Dhin.
Banggar mencatat sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan realisasi belanja rendah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baru 33,39 persen, Dinas Pariwisata 33,63 persen, Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,92 persen, Inspektorat Daerah 36,28 persen, Bappeda 36,29 persen, hingga Dinas PUPR yang baru mencapai 42,99 persen.
Bang Dhin menegaskan SKPD dengan penyerapan rendah harus dievaluasi serius. "Jangan hanya menyampaikan laporan bahwa proses masih berjalan, tetapi tidak ada hasil nyata di lapangan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah program yang terlaksana, bukan sekadar administrasi yang selesai," tegasnya.
Ironisnya, realisasi Pendapatan Daerah sudah mencapai Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target Rp7,35 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan telah terealisasi 59,50 persen. Namun belanja yang tertinggal menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara mencapai Rp2,10 triliun.
"Dana rakyat sudah masuk ke kas daerah, tetapi belum kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan publik. APBD kehilangan fungsinya sebagai instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Bang Dhin. Ia menambahkan, penumpukan belanja di akhir tahun juga berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.
Sebagai langkah pengawasan, Banggar DPRD Kalsel berencana memanggil BPKAD, Dinas PUPR, dan SKPD terkait untuk meminta penjelasan kendala di lapangan. Selain itu, Banggar juga akan meminta kejelasan mengenai Pendapatan Transfer Antar Daerah serta Belanja Bantuan Keuangan yang hingga kini masih tercatat nol persen.
Bang Dhin menegaskan DPRD tidak ingin keterlambatan penyerapan anggaran menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun tanpa ada perbaikan signifikan dari eksekutif.