BANJARMASIN — Sorotan tajam diarahkan Habib Hamid Bahasyim kepada BPBD Kalimantan Selatan menyusul potensi karhutla yang meningkat seiring puncak kemarau. Anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel itu meminta penjelasan detail mengenai pemantauan titik panas dan koordinasi lintas instansi.
"Kita taruh perhatian karhutla dan tanyakan hotspot atau titik panas yang terpantau di Kalsel belakangan yaitu pada musim kemarau tahun ini," ujar Habib Hamid saat dikonfirmasi, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin rapat kerja bersama jajaran Pemprov Kalsel, meliputi BPBD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Menurut politisi asal daerah pemilihan Kalsel VII (Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut) itu, perkembangan titik panas menjadi elemen krusial dalam evaluasi kinerja BPBD karena berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan pemerintah daerah (pemda).
Dalam forum tersebut, Habib Hamid mendesak BPBD untuk memaparkan upaya pemantauan hotspot, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta sinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan instansi terkait. Ia juga menyoroti kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi karhutla.
"Hasil evaluasi hingga pertengahan 2026 harus menjadi dasar dalam menyusun program dan anggaran Tahun 2027. Setiap usulan kegiatan harus didasarkan pada capaian kinerja dan kebutuhan riil di lapangan agar alokasi anggaran benar-benar efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah," tegas Habib Hamid.
Melalui rapat evaluasi ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan mitigasi bencana, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan daerah menjadi prioritas.
Agenda utama rapat yang digelar pada Rabu (15/7/2026) itu adalah mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi kinerja BPBD dan Kesbangpol hingga Juli 2026. "Evaluasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana target program telah tercapai, efektivitas penggunaan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan," jelas Habib Hamid.
Dalam kesempatan itu, masing-masing instansi memaparkan capaian program, realisasi anggaran, serta langkah-langkah yang telah dijalankan. Paparan tersebut menjadi bahan pembahasan bagi Komisi I DPRD Kalsel untuk memberikan masukan terhadap program prioritas dan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang.