BANJARMASIN — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Achmad Maulana, menegaskan bahwa pemberian tambahan anggaran bagi SKPD yang tidak menunjukkan prestasi harus dihentikan. Hal ini disampaikan usai rapat kerja bersama Disperkim dan Dinas Perhubungan di Banjarmasin, Selasa siang.
"Bukan cuma Disperkim, tapi SKPD lain pun kalau tidak menunjukkan prestasi tidak perlu diberi tambahan anggaran. Karena pelaksanaan program 2026 tidak beres, apalagi kalau penambahan anggaran," kata Achmad Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Salah satu program yang disorot adalah bedah rumah atau upaya mewujudkan rumah layak huni oleh Pemprov Kalsel. Pelaksanaannya dinilai tidak maksimal dengan alasan sudah tercover oleh pemerintah kabupaten/kota dan pusat.
Politisi asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala ini juga menyoroti soal efisiensi anggaran. Ia kurang sependapat jika efisiensi hanya dilihat dari hitungan akumulatif sisa duit. Sebab, angka tersebut bisa berasal dari program yang memang tidak dilaksanakan atau tidak mencapai target maksimal.
"Sebagai contoh pada tahun anggaran 2026 ada sepuluh program kegiatan, tapi yang terlaksana hanya delapan dan bisa juga pelaksanaan cuma mencapai 75 persen ke bawah," lanjutnya.
Menurut Achmad Maulana, sebelum pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2026. Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi dasar proyeksi anggaran tahun depan.
"Dari hasil evaluasi APBD 2026 untuk proyeksi 2027," pungkas HA Maulana.