BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama perbankan daerah meresmikan layanan bank devisa, sebuah terobosan yang memungkinkan transaksi valuta asing dan ekspor-impor dilakukan langsung dari dalam provinsi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel menyebutkan bahwa langkah ini menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada jalur perdagangan konvensional.
Sebelumnya, pelaku UMKM dan eksportir di Kalsel harus membuka rekening devisa di Jakarta atau Surabaya untuk menjual produk ke luar negeri. Kini, dengan hadirnya bank devisa lokal, proses ekspor amplang, karet, hingga hasil tambang bisa dilakukan di Banjarmasin. "Ini memangkas waktu dan biaya transaksi hingga 30 persen," ujar Kepala Disperindag Kalsel dalam konferensi pers, Senin lalu.
Amplang, camilan ikan khas Kalsel, selama ini diekspor ke Malaysia dan Brunei melalui jalur informal. Dengan bank devisa, eksportir amplang bisa menerima pembayaran langsung dalam dolar AS atau ringgit Malaysia tanpa perantara. Selain itu, getah karet dan batu bara—dua komoditas utama Kalsel—juga mendapat kemudahan serupa.
Selama ini, Kalsel masuk kategori provinsi dengan volume ekspor tinggi namun tak punya bank devisa sendiri. Data BPS mencatat nilai ekspor Kalsel pada 2025 mencapai Rp 45 triliun, mayoritas dari batu bara dan karet. Gubernur Kalsel mendorong OJK dan Bank Indonesia untuk mempercepat izin bank devisa agar devisa hasil ekspor tak lagi mengendap di luar daerah.
Bank devisa ini juga diharapkan memperkuat kurs rupiah di tingkat lokal. Dengan transaksi valas yang terpusat, pergerakan nilai tukar bisa lebih stabil bagi pelaku usaha kecil yang selama ini rentan terhadap fluktuasi.
Pemprov Kalsel berencana menggelar pelatihan ekspor bagi 1.000 pelaku UMKM pada kuartal kedua 2026. Pelatihan ini mencakup cara membuat invoice internasional, memahami letter of credit (L/C), dan strategi penetrasi pasar ASEAN. "Kami ingin UMKM naik kelas, bukan sekadar menjual ke tetangga," kata Kepala Disperindag.