BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program cetak sawah yang akan berjalan di empat provinsi Kalimantan pada 2026. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempertahankan posisi Kalsel sebagai lumbung pangan penyangga Pulau Kalimantan.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah TA 2026 Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Sabtu (6/6). Ariadi menegaskan bahwa program ini memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur bagi petani.
“Pelaksanaannya harus akuntabel agar benar-benar berhasil panen serta memberikan manfaat bagi petani,” ujar Ariadi menirukan arahan Gubernur. Capaian ini menjadi penting karena Kalsel baru saja mencatat surplus beras sebesar 1,2 juta ton pada 2025, menjadikannya daerah percontohan nasional.
Untuk mempertahankan status tersebut, Pemprov Kalsel kini menargetkan produksi beras naik menjadi 1,3 juta ton pada 2026. Target ini akan dicapai melalui optimalisasi 30 ribu hektare sawah rakyat dan diversifikasi komoditas lokal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap dokumen SID. Ia meminta para penyedia jasa untuk konsisten antara dokumen penawaran dengan kondisi riil alat berat dan SDM di lapangan.
Direktur Penyediaan Lahan Kementan, Geloria Merry Karolina Br. Ginting, memaparkan bahwa target SID wilayah Kalimantan mencapai 16.450,95 hektare. Dari jumlah tersebut, 14.726,25 hektare di antaranya akan digarap melalui mekanisme swakelola.
Rakor tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat penyelesaian kendala teknis dan administratif, serta memastikan seluruh target fisik di lapangan tercapai sesuai rencana.