KALIMANTAN SELATAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat (SR) merupakan instrumen utama pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan di Bali, Minggu (7/6/2026).
"Memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sekolah Rakyat dirancang tanpa biaya bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Presiden menyebut pembangunan ini adalah bagian dari upaya besar untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidup layak dan baik.
"Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan dan latihan untuk petani, guru, perawat, semua bidang harus kita tingkatkan," kata Prabowo.
Menurut Kepala Negara, mewujudkan kesejahteraan melalui pendidikan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang ketat dan perlindungan kekayaan nasional.
"Ini adalah usaha besar dan memerlukan uang. Para pemimpin negara harus bekerja keras, anggaran perlu dihemat serta dijaga, dan kekayaan negara harus dilindungi," tegasnya.
Peresmian di Tabanan menandai dimulainya program percontohan. Pemerintah belum merilis jumlah pasti sekolah yang akan dibangun secara nasional, namun isyarat dari pernyataan Presiden mengindikasikan ekspansi besar-besaran dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan afirmatif di sektor pendidikan. Keberhasilan SRMP Tabanan akan menjadi tolok ukur untuk replikasi di daerah-daerah dengan kantong kemiskinan tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan beberapa wilayah di Jawa Timur.
Program Sekolah Rakyat muncul di tengah tekanan fiskal negara. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, namun sebagian besar terserap untuk guru dan operasional sekolah negeri yang sudah ada.
Dengan adanya sekolah baru ini, pemerintah harus mencari skema pendanaan tambahan. Prabowo secara eksplisit menyebut perlunya efisiensi di semua lini kementerian dan lembaga untuk membiayai program prioritas tersebut.
Pengamat pendidikan memperingatkan bahwa selain infrastruktur, pemerintah harus menyiapkan kurikulum khusus dan pelatihan guru yang mampu menangani siswa dari latar belakang ekonomi paling sulit. Jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek fisik tanpa dampak pada kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi hasil uji coba di Tabanan selama enam bulan ke depan sebelum memutuskan perluasan ke provinsi lain.