BANJARMASIN — Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten/kota pada Sabtu (30/5/2026). Kelima daerah yang kini memiliki kepengurusan baru itu meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura). Pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sektor jasa boga yang mencakup restoran, kafe, katering, hingga usaha penyedia tenda.
Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahudin, menegaskan bahwa pengurus di lima daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki ketahanan lebih kuat dibanding perusahaan besar yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar asing.
"UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus terus didorong," ujar Aftahudin dalam sambutannya.
Salah satu agenda utama yang dikejar APJI Kalsel adalah percepatan sertifikasi halal bagi para anggotanya. Aftahudin menjelaskan bahwa biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah, namun pemerintah telah menyediakan fasilitas dan pendampingan khusus bagi UMKM.
"Kami berharap lima kabupaten/kota ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan UMKM di daerah masing-masing. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat," katanya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Aneka Linda Wati, menyambut positif kehadiran APJI. Ia menilai APJI memiliki posisi strategis karena beranggotakan pelaku usaha kuliner, katering, kafe, hingga perhotelan.
"Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan," ujar Linda.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini memiliki program prioritas "Kalsel Halal" yang mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga bersertifikasi halal. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga membuka peluang kerja sama dalam peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga pemasaran produk.
Melalui pelantikan ini, APJI Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat sektor UMKM, khususnya di bidang jasa boga. Dinas terkait pun siap memberikan sosialisasi dan pendampingan jika para anggota APJI mengajukan permohonan secara kolektif.