PELAIHARI — Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, secara terbuka mengingatkan BPJS Kesehatan agar tidak memaksakan target kepesertaan yang melampaui daya fiskal daerah. Dalam rapat koordinasi tahap kedua yang digelar di Algoritma Resto, ia merinci bahwa pada Perubahan APBD 2026, alokasi untuk JKN hanya sekitar Rp12 miliar dari total kemampuan daerah Rp49 miliar setelah dipotong pemenuhan hak tenaga PPPK dan outsourcing.
Proyeksi APBD 2027 Jauh dari Target Awal
Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa proyeksi APBD 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp1,92 triliun, atau turun sekitar 29 persen dari pagu awal Rp2,7 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah daerah enggan menaikkan proyeksi belanja JKN secara signifikan.
"Kami tidak berani meninggikan proyeksi jika kemampuannya terbatas, karena khawatir berujung gagal bayar di akhir tahun," tegasnya dalam forum yang dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin, Apt. Rinaldi Wibisono, serta jajaran Komisi II DPRD Tanah Laut dan dinas teknis.
Skema Pembiayaan Harus Realistis, Bukan Tekanan Sepihak
Pemkab Tanah Laut menekankan bahwa dukungan terhadap program kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas, namun harus diselaraskan dengan realitas anggaran. Ismail Fahmi berharap koordinasi ini tidak berujung pada tekanan finansial yang memberatkan daerah.
"Harapan kami, kita bisa sama-sama menjalankan program ini sesuai kemampuan yang ada, bukan sebaliknya justru gagal bayar di akhir tahun," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan pertemuan kedua yang mengundang pemangku kepentingan utama, termasuk Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnakerind, dan Bapperida. Langkah kehati-hatian dalam penganggaran diambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pemenuhan jaminan kesehatan warga secara keseluruhan.
